SAIBETIK- Kematian Affan, seorang demonstran yang tewas setelah tertabrak kendaraan taktis Barracuda, telah memicu gelombang pertanyaan, spekulasi, dan perdebatan sengit di kalangan masyarakat, aktivis, dan pengamat hukum. Insiden ini bukan hanya sekadar tragedi, tetapi juga membuka diskusi luas mengenai batas antara tindakan aparat keamanan, hak sipil, dan penggunaan kekuatan represif. Berdasarkan analisis mendalam, insiden ini menunjukkan indikasi kuat bahwa peristiwa tersebut mungkin bukan kecelakaan biasa, melainkan sebuah tindakan yang memiliki unsur kesengajaan dan terencana.
Beberapa poin penting yang mendasari pandangan ini antara lain:
Kesadaran dan Kesiapan Aparat: Aparat keamanan yang dilatih secara profesional seharusnya memiliki kontrol penuh dalam setiap situasi kritis, termasuk demonstrasi massa. Mereka telah melalui pelatihan yang ketat, di mana kesadaran, disiplin, dan ketepatan dalam bertindak menjadi kunci utama. Fakta bahwa pengemudi kendaraan taktis Barracuda tidak berada dalam kondisi terpengaruh alkohol atau obat-obatan menunjukkan bahwa tindakan yang diambil bukan akibat kelalaian atau ketidaksengajaan, melainkan keputusan sadar yang dipertimbangkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai niat di balik penggunaan kendaraan ini.
Tindakan Terukur dan Risiko Tinggi: Barracuda adalah kendaraan taktis yang dirancang untuk operasi khusus dan memiliki risiko besar jika digunakan di tengah kerumunan. Penggunaan kendaraan ini untuk menembus massa demonstran bukanlah tindakan spontan, melainkan langkah yang sangat berisiko dan memerlukan perhitungan matang. Pilihan pengemudi untuk menerobos kerumunan alih-alih menggunakan metode alternatif menunjukkan potensi adanya tindakan represif yang disengaja. Dalam konteks ini, risiko kematian yang dihasilkan tidak bisa dianggap sebagai efek samping dari sebuah kecelakaan, melainkan konsekuensi dari keputusan terukur.
Tanggung Jawab Komando: Ungkapan “Siap Ndan. Laksanakan!” yang terdengar dalam rekaman atau laporan menunjukkan ketaatan penuh terhadap perintah atasan. Dalam struktur komando militer atau kepolisian, setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota di lapangan sering kali merupakan bagian dari strategi yang lebih besar. Jika ada bukti bahwa perintah eksplisit diberikan untuk “menghalau” atau “menembus” kerumunan, maka tanggung jawab hukum dan moral tidak hanya terletak pada pengemudi, tetapi juga pada pihak yang mengeluarkan perintah. Hal ini membuka kemungkinan bahwa kematian Affan merupakan hasil dari keputusan strategis yang disengaja, dan bukan sekadar kecelakaan yang malang.
Implikasi Sistemik: Analisis ini mengindikasikan bahwa kematian Affan bukan hanya persoalan individu, tetapi merupakan refleksi dari sistem yang memprioritaskan kekuatan represif daripada dialog dan perlindungan hak-hak sipil. Insiden ini menyoroti dilema besar dalam penanganan demonstrasi: apakah aparat lebih mengutamakan keamanan atau justru mengorbankan keselamatan warga demi efektivitas tindakan.
Keadilan dan Tuntutan Hukum: Jika terbukti ada perintah atau kebijakan yang mendorong penggunaan kekuatan ekstrem, kasus ini harus ditangani sebagai pembunuhan berencana. Penegakan hukum yang tegas menjadi keharusan, tidak hanya untuk memberikan keadilan bagi Affan, tetapi juga untuk memastikan perlindungan bagi semua demonstran yang menyuarakan hak-hak mereka secara damai. Penundaan atau pengabaian terhadap fakta-fakta ini dapat memicu ketidakpercayaan publik terhadap institusi hukum dan aparat keamanan.
Kesimpulannya, kematian Affan bukanlah sekadar kecelakaan yang menyedihkan. Ia adalah cerminan dari kompleksitas hubungan antara aparat, komando, dan hak sipil yang harus ditangani dengan serius. Penyelidikan mendalam yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk mengungkap kebenaran, menegakkan keadilan, dan mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan.***
