SAIBETIK- Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan peran strategis Satpol PP sebagai garda terdepan penegakan kebijakan daerah dalam menjaga ketertiban umum, stabilitas ekonomi, dan kenyamanan masyarakat menjelang Ramadan.
Pemerintah daerah memperkuat komitmen terhadap peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai ujung tombak penegakan kebijakan publik dalam peringatan hari jadinya yang ke-76. Penegasan itu disampaikan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal pada kegiatan yang digelar di Balai Keratun, Rabu (18/2/2026).
Peran strategis Satpol PP dalam kebijakan daerah
Dalam sambutannya, gubernur menilai usia 76 tahun menjadi bukti panjangnya pengabdian aparat penegak perda dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Provinsi Lampung.
“Ini perjalanan panjang pengabdian dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum, dan melindungi masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Satpol PP merupakan representasi langsung pemerintah di lapangan. Ketegasan aparat, menurutnya, menentukan efektivitas kebijakan daerah yang dirasakan masyarakat.
“Aturan tidak akan memiliki kekuatan tanpa ketegasan di lapangan. Satpol PP adalah wajah pemerintah daerah,” tegasnya.
Dampak ekonomi kebijakan pengawasan daerah
Gubernur mencontohkan keberhasilan pengawasan kebijakan larangan pengiriman gabah keluar daerah melalui pengendalian distribusi di wilayah Bakauheni. Kebijakan tersebut dinilai mampu menghidupkan kembali penggilingan padi serta membuka lapangan kerja baru.
“Satu penggilingan bisa menyerap beberapa tenaga kerja. Dampaknya, peluang kerja meningkat dan ekonomi daerah bergerak,” katanya.
Selain membuka lapangan kerja, kebijakan pengawasan tersebut juga berkontribusi menjaga stabilitas harga beras di daerah.
Penegakan aturan harus humanis
Meski menekankan ketegasan, gubernur mengingatkan bahwa penegakan peraturan harus dilakukan secara humanis, persuasif, dan berkeadilan sosial.
Ia juga mengajak seluruh anggota Satpol PP menjadikan Ramadan sebagai momentum memperkuat integritas, moralitas, dan tanggung jawab pelayanan publik.
“Jangan sampai kita menegakkan aturan, tetapi lalai menjaga integritas pribadi,” pesannya.
Pemerintah daerah berharap Satpol PP terus bertransformasi menjadi aparat yang profesional, responsif, dan dicintai masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas daerah secara berkelanjutan.***
