SAIBETIK— HIMATRA Lampung menyoroti sejumlah pemberitaan yang dinilai menyudutkan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Lampung. Budhi Darmawan, S.T., M.T, HIMATRA menilai pemberitaan tersebut terlalu berlebihan dan tidak disertai dasar data yang jelas.
Ketua Umum HIMATRA, Taufik Hidayatullah, S.Pd., menyampaikan bahwa kritik terhadap pejabat publik merupakan bagian dari kontrol sosial yang sah dalam demokrasi. Namun demikian, kritik tersebut harus disampaikan secara objektif, berimbang, dan berbasis pada data yang akurat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun potensi fitnah di ruang publik.
“Kritik tentu boleh dan merupakan bagian dari demokrasi. Namun kritik harus disampaikan secara proporsional serta didukung data yang valid. Jika tidak, hal tersebut justru dapat menimbulkan fitnah dan memperkeruh suasana,” ujar Taufik dalam keterangannya, Selasa (18/3).
Lebih lanjut, Taufik menegaskan pentingnya menjaga etika dalam menyampaikan aspirasi maupun kritik, terutama bagi organisasi kemasyarakatan di Lampung. Menurutnya, sikap saling menghormati dan menjunjung etika publik perlu dikedepankan agar peran organisasi masyarakat dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah.
*“HIMATRA berharap seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan, dapat menjaga marwah dan martabat gerakan sosial dengan tetap menjunjung etika serta menghormati satu sama lain,” tambahnya.*
Ia juga menekankan bahwa komunikasi yang baik antara lembaga masyarakat dan pemerintah perlu terus dibangun. Dengan komunikasi yang terbuka dan konstruktif, kemitraan antara masyarakat sipil dan pemerintah dapat berjalan lebih harmonis.
*“Yang perlu kita bangun adalah kritik yang bersifat membangun dan solutif. Kritik yang tidak didasarkan pada kebenaran justru berpotensi merusak hubungan kemitraan yang selama ini telah terjalin,” jelasnya.*
Taufik berharap ke depan seluruh elemen masyarakat dapat mengedepankan dialog, data, dan komunikasi yang sehat dalam menyampaikan aspirasi. Dengan demikian, iklim demokrasi di Lampung dapat tetap terjaga secara dewasa, bermartabat, dan produktif bagi kemajuan daerah.
Senada dengan ketum himatra, Noperwan AB, menaggapi Ormas yang terlalu tidak sopan, dalam momentum bulan suci Ramdhan dan mendekati idul Fitri, malah membuat orang tidak nyaman dengan mendatangi kediaman seorang pejabat, tidak sopan dan tidak beretika. ujar noper
