SAIBETIK- Bandar Lampung lagi heboh, publik kembali menyoroti nama HF, anggota Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung dari fraksi Golkar. Kali ini bukan karena prestasi, tapi isu panas seputar dugaan pernikahan sirih dan pengondisian proyek revitalisasi sekolah dasar tahun anggaran 2025 yang bikin banyak orang penasaran.
Perlu dicatat, hingga kini HF belum bisa dianggap bersalah. Berdasarkan penjelasan Ketua Badan Kehormatan Dewan Kota Bandar Lampung, Yuhadi, pada 17 November 2025, dugaan tersebut belum bisa diproses karena belum ada laporan resmi lengkap beserta bukti yang sah. Jadi sementara ini semua masih sebatas isu yang mengambang di publik, tapi cukup membuat heboh dunia maya dan media lokal.
Mengingat Kasus SMA Siger
Isu baru HF ini juga mengingatkan publik pada skandal SMA Siger Bandar Lampung beberapa bulan sebelumnya. Saat itu, posisi dan sikap HF sempat menjadi sorotan karena dianggap kurang transparan dalam menanggapi pertanyaan publik. Berita dengan judul Kader Wanita Golkar-Gerindra Senyap dalam Rentetan Skandal SMA Hantu The Killer Policy sempat mengangkat namanya bersama Mayang Suri Djausal, anggota Komisi 4 yang lain.
Keduanya diketahui enggan membalas permintaan klarifikasi publik pada September 2025. HF sempat memberikan jawaban, tapi jawaban itu justru menimbulkan beberapa kesan negatif: tidak tahu-menahu, melempar tanggung jawab ke ketua komisi, dan terkesan menghindari isu yang muncul. Saat itu, ia menyarankan jurnalis untuk konfirmasi langsung ke ketua Komisi 4 DPRD, Asroni Paslah, yang semakin menimbulkan pertanyaan soal akuntabilitas.
Dugaan Pernikahan Sirih dan Isu Proyek SD
Sekarang, nama HF kembali mencuat. Dugaan pernikahan sirih dan isu pengondisian proyek revitalisasi SD 2025 menjadi sorotan utama. Publik mempertanyakan apakah benar HF terlibat dan apakah proyek tersebut dikondisikan demi kepentingan tertentu. Isu ini bukan sekadar persoalan pribadi, tapi juga menyentuh kepercayaan publik terhadap tata kelola anggaran dan transparansi di DPRD Bandar Lampung.
Beberapa pihak menilai, jika dugaan ini benar, maka integritas dan kredibilitas HF sebagai wakil rakyat bisa dipertanyakan. Di sisi lain, jika tidak terbukti, politisi ini tetap harus memberikan klarifikasi agar publik tidak terus berspekulasi. Ketidakjelasan ini membuat masyarakat semakin menuntut keterbukaan.
Tekanan Publik dan Harapan Transparansi
Publik kini menunggu sikap HF dengan seksama. Media dan masyarakat menuntut klarifikasi terbuka, agar tidak ada lagi spekulasi liar yang bisa merugikan nama baik individu dan institusi. Dugaan skandal ini menjadi pengingat pentingnya akuntabilitas politisi terhadap publik, apalagi terkait proyek yang menggunakan anggaran pemerintah.
Dengan isu yang makin panas, perhatian kini tertuju pada langkah selanjutnya HF. Apakah ia akan angkat bicara secara resmi, memberikan klarifikasi, atau tetap diam seperti sebelumnya? Semua mata kini menunggu jawaban yang jelas, karena transparansi dan akuntabilitas menjadi hal krusial yang dinantikan publik di tengah isu yang terus bergulir ini.
Semua pihak berharap, kasus ini bisa menjadi momentum untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap DPRD Bandar Lampung, sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap dugaan yang muncul harus ditanggapi secara serius dan terbuka.***
