SAIBETIK- Pemerintah Provinsi Lampung langsung mengawali tahun kerja 2026 dengan langkah konkret. Di hari pertama masuk kerja, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan pusat layanan publik, termasuk RSUD Abdul Moeloek, Jumat (2/1/2026). Langkah ini menjadi penanda keseriusan pemerintah daerah menjaga ritme pelayanan publik sejak awal tahun.
Sidak dilakukan untuk memastikan kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) tetap terjaga usai libur panjang, sekaligus memastikan masyarakat tidak terdampak oleh penurunan layanan. Pemeriksaan ini dilakukan secara serentak oleh tiga tim agar gambaran kondisi birokrasi dapat diperoleh secara menyeluruh.
Sidak Serentak di Awal Tahun
Tiga tim diturunkan dalam sidak tersebut. Tim pertama dipimpin langsung oleh Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, tim kedua dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan, dan tim ketiga dipimpin Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Lampung Sulpakar.
Sejumlah OPD dan biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung menjadi sasaran pemeriksaan. Kehadiran pegawai, aktivitas pelayanan, serta kesiapan unit kerja menjadi fokus utama sidak.
Gubernur menegaskan bahwa sidak bukan sekadar agenda simbolik, melainkan bagian dari komitmen menegakkan disiplin ASN sesuai regulasi yang berlaku. Pemerintah daerah, kata dia, berkewajiban memastikan setiap perangkat daerah bekerja sesuai tugas dan fungsinya.
“Sidak ini untuk memastikan disiplin ASN benar-benar dijalankan dan kinerja perangkat daerah berjalan sesuai aturan,” ujar Rahmat Mirzani Djausal di sela peninjauan.
Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN serta Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS sebagai landasan utama penegakan aturan di lingkungan Pemprov Lampung.
Fokus Layanan Kesehatan di RSUD Abdul Moeloek
Tak hanya kantor pemerintahan, Gubernur juga menyidak RSUD Abdul Moeloek (RSUDAM), rumah sakit rujukan utama di Provinsi Lampung. Peninjauan ini menegaskan bahwa sektor pelayanan dasar, khususnya kesehatan, menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Menurut Gubernur, RSUD Abdul Moeloek memegang peran vital karena menjadi rujukan terakhir pasien dari seluruh kabupaten dan kota di Lampung. Karena itu, pelayanan rumah sakit tidak boleh mengalami penurunan, meski berada di masa transisi awal tahun.
“Semua rujukan terakhir dari kabupaten dan kota itu ke Abdul Moeloek. Tidak ada rumah sakit lain lagi, sehingga pelayanannya harus tetap optimal,” tegasnya.
Dalam sidak tersebut, Gubernur meninjau langsung sejumlah fasilitas penting, mulai dari Instalasi Farmasi, poliklinik umum, instalasi gawat darurat, hingga ruang rawat inap bedah. Ia juga menyempatkan diri berdialog dengan pasien dan keluarga pasien untuk mendengar langsung pengalaman mereka.
Dorong Peningkatan Fasilitas dan Teknologi
Gubernur mengakui RSUD Abdul Moeloek saat ini menghadapi tantangan kelebihan kapasitas seiring tingginya jumlah pasien rujukan. Kondisi tersebut menjadi catatan penting bagi Pemprov Lampung untuk terus meningkatkan fasilitas dan kualitas layanan.
Ia menyampaikan bahwa dukungan anggaran dan kebijakan akan diarahkan agar RSUDAM mampu menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk melalui pengembangan teknologi medis.
“Saya sudah minta Pak Sekda mendukung penuh kebutuhan RSUDAM. Tahun 2026 ini, RSUD Abdul Moeloek akan memiliki fasilitas LASIK dan menjadi rumah sakit pertama di wilayah Sumbagsel yang menyediakan layanan tersebut,” ungkapnya.
Bagi pemerintah daerah, peningkatan fasilitas kesehatan bukan hanya soal teknologi, tetapi juga bagian dari upaya memperluas akses dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Lampung.
Respons Pasien dan Evaluasi OPD
Di tengah peninjauan, Gubernur juga mendengarkan langsung suara pasien. Sutrisno (62), warga Gunung Sugih, Lampung Tengah, mengaku puas dengan pelayanan RSUD Abdul Moeloek selama menjalani pengobatan.
“Saya kemoterapi tulang sudah tiga tahun pakai BPJS. Alhamdulillah pelayanannya sangat baik,” ujarnya.
Sementara itu, hasil sidak di OPD yang dipimpin tim asisten menunjukkan tingkat kehadiran ASN relatif baik. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Mulyadi Irsan menyebutkan, dari 15 OPD yang diperiksa, sebagian besar pegawai hadir dan menjalankan tugasnya, meski pembinaan tetap diperlukan.
“Kesadaran sudah cukup baik, tetapi tetap perlu dukungan dan pembinaan bagi ASN yang kinerjanya belum maksimal,” katanya.
Asisten Administrasi Umum Sulpakar menambahkan, sidak ini bertujuan memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu sejak hari pertama kerja. Menurutnya, disiplin ASN merupakan fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang profesional dan dipercaya publik.
“Disiplin dan tanggung jawab adalah kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang benar-benar melayani masyarakat,” pungkasnya.
Dengan sidak di awal tahun ini, Pemprov Lampung berharap budaya kerja yang disiplin dan berorientasi pelayanan dapat terus terjaga sepanjang 2026, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja birokrasi daerah.***
