SAIBETIK– Situasi sosial politik di Indonesia semakin memanas seiring dengan meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Gerbang Tani menyoroti kemarahan rakyat yang kian terlihat, menumpah kepada simbol-simbol kekuasaan seperti DPR, Kepolisian, Menteri Keuangan, hingga anggota legislatif yang memperlihatkan kekayaan secara mencolok. Fenomena ini dianggap sebagai manifestasi nyata dari kemarahan sosial yang lahir akibat ketidakadilan dan kesenjangan ekonomi yang terus melebar di tengah masyarakat.
Dalam kondisi seperti ini, Gerbang Tani menilai Presiden terkesan abai terhadap suara rakyat yang semakin kuat. Dialog resmi yang dibuka pemerintah saat ini hanya melibatkan kelompok elit atau organisasi tertentu, sementara denyut batin rakyat tani, buruh, nelayan, mahasiswa, dan masyarakat yang terdampak langsung kebijakan justru terabaikan. Akibatnya, berbagai kebijakan yang dianggap membebani rakyat, termasuk kenaikan pajak dan tunjangan yang membebani masyarakat kecil, tetap berjalan mulus seolah mendapat legitimasi semu dari elit politik.
Merespons kondisi tersebut, Gerbang Tani menegaskan pentingnya Presiden segera mengambil langkah konkret dengan membuka Dialog Persatuan Kerakyatan. Dialog ini harus melibatkan perwakilan dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, kelompok korban kebijakan, pengemudi ojek online yang hari ini menyuarakan ketidakpuasan mereka, hingga rakyat kecil yang terdampak langsung oleh keputusan negara.
Gerbang Tani juga mengusulkan pembentukan Satgas Persatuan Kerakyatan yang beranggotakan unsur rakyat dan pemerintah dengan tugas strategis sebagai berikut:
1. Memulihkan keamanan dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
2. Memastikan agenda kerakyatan bagi buruh, tani, nelayan, masyarakat adat, mahasiswa, dan pengangguran benar-benar dijalankan.
3. Mengevaluasi kebijakan boros dan anti rakyat yang selama ini menjadi sumber ketidakpuasan publik.
4. Mengembalikan arah pembangunan nasional sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama.
Ketua Gerbang Tani, Idham Arsyad, menekankan urgensi langkah ini. “Jika Presiden tidak segera membuka ruang dialog sejati dengan rakyat, maka krisis kepercayaan akan semakin dalam. Negara tidak boleh terus-menerus berdiri di atas legitimasi semu dari elit. Saatnya Presiden turun langsung mendengar suara rakyat, bukan hanya suara lingkaran kekuasaan,” tegas Idham Arsyad dengan penuh penekanan.
Pernyataan ini sejalan dengan himbauan Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ketua Umum PKB, yang disampaikan dalam agenda MUNAS Perempuan Bangsa. Muhaimin menekankan pentingnya unsur legislatif dan eksekutif, khususnya dari PKB, untuk menjaga ucapan, sikap, dan perilaku mereka dalam setiap kebijakan yang diambil. “Jangan sekali-kali menyakiti hati rakyat. Karena di pundak kita ada tanggung jawab moral dan politik untuk membela kepentingan mereka,” ujar Muhaimin Iskandar.
Gerbang Tani menegaskan bahwa langkah-langkah ini bukan sekadar formalitas politik, tetapi merupakan upaya nyata untuk menghadirkan pemerintahan yang responsif terhadap rakyat, memastikan keadilan sosial, dan menutup kesenjangan ekonomi yang semakin lebar. Dengan dialog yang inklusif, diharapkan setiap kebijakan yang diambil tidak hanya berpihak pada elit, tetapi benar-benar menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia.***
