SAIBETIK– Lemahnya fungsi pengawasan di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Lampung terhadap penggalian potensi pendapatan daerah di tengah efisiensi anggaran menjadi perhatian Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Deni Ribowo.
Meskipun demikian, anggota Fraksi Partai Demokrat ini terus mendorong peningkatan pendapatan daerah dengan mengajak empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berkolaborasi.
“Di tengah efisiensi anggaran, kita justru melihat banyak peluang yang belum dimaksimalkan. Saya sudah berdiskusi dengan beberapa dinas terkait, dan memang bagian pengawasan di Disnaker ini sangat lemah karena keterbatasan sumber daya,” ujar Deni kepada media pada Rabu, 13 Agustus 2025.
Kolaborasi ini melibatkan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Pengairan untuk memperkuat pengawasan lintas sektor sehingga potensi pendapatan daerah bisa meningkat dari berbagai sektor yang ada di Sai Bumi Ruwai Jurai.
“Kolaborasi ini harus segera dilakukan agar pada tahun 2026 mendatang Lampung tidak kehilangan potensi pendapatan daerah. Potensi yang ada di Disnaker sangat besar, dan dengan kolaborasi ini diharapkan pendapatan daerah bisa meningkat,” jelasnya.
Deni menambahkan, berdasarkan informasi yang diterima, terdapat lebih dari 25 ribu perusahaan di Provinsi Lampung yang diyakini bisa menambah pendapatan jika seluruh izin dan pajaknya terverifikasi dan terpantau dengan baik.
“DLH bisa mengawasi izin air permukaan, Dinas Pengairan memastikan ukuran meteran, dan Dispenda mengoptimalkan pajak. Perusahaan besar yang menggunakan alat berat juga perlu diawasi secara ketat,” pungkasnya.***
