SAIBETIK— Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Yanuar Irawan, mengungkapkan pandangannya terkait wacana pendidikan gratis di Lampung dalam Diskusi Santai bertema “Guru Menjadi Beban Negara” yang digelar oleh Forum Pemuda Peduli Pendidikan (FP3) Lampung, Jumat, 29 Agustus 2025, di Nuwono Tasya Guest House, Rajabasa, Bandar Lampung.
Dalam diskusi yang berlangsung dari pukul 15.00 hingga selesai itu, Yanuar menegaskan bahwa saat wacana pendidikan gratis mencuat, ia sempat menolak. Menurut politisi PDI-P Provinsi Lampung ini, untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) berkualitas, dibutuhkan modal yang tidak bisa sepenuhnya ditanggung oleh negara. “Waktu itu saat wacana pendidikan gratis, saya menolak. Anggaran pendidikan yang digelontorkan negara masih terbatas, sehingga perlu dukungan masyarakat agar pendidikan tetap berjalan efektif,” jelasnya.
Yanuar menambahkan bahwa pendidikan gratis seharusnya diprioritaskan bagi siswa dari keluarga tidak mampu agar tepat sasaran. Ia juga menyoroti kebijakan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang menghapus Komite Sekolah di beberapa sekolah, terutama yang menggunakan fasilitas ruang pendingin. “Langkah ini dilakukan karena biaya listrik sangat tinggi, sehingga Komite Sekolah sementara dibubarkan. Ini menjadi masalah baru dalam dunia pendidikan,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Yanuar mengajak para guru untuk berdiskusi secara jujur dan terbuka mengenai permasalahan pendidikan. “Uraikan masalah sesungguhnya dengan jujur, agar kami di dewan bisa memahami kondisi nyata, bukan hanya berasumsi sendiri,” tambahnya.
Kepala Kantor DPD RI Perwakilan Lampung, Gino Vanolie, yang juga mantan guru dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan, menyoroti nasib guru honorer yang jauh dari kata layak. “Guru dibebani tanggung jawab mendidik anak menjadi SDM berkualitas, namun kesejahteraan guru masih belum memadai. Hal ini perlu mendapat perhatian serius,” ujarnya.
Gino juga menyinggung pembangunan calon Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menyedot anggaran besar, namun pemanfaatannya untuk pendidikan belum optimal. “Kalau sebagian anggaran untuk IKN dialihkan ke dunia pendidikan, banyak persoalan bisa teratasi,” tambahnya. Menanggapi pernyataan Menteri Keuangan RI yang menurutnya bisa hoax atau hasil editan, Gino menekankan hal itu bisa menjadi pemicu agar masyarakat lebih peduli terhadap dunia pendidikan, khususnya nasib guru.
Selain itu, Gino menyoroti kebijakan Pemprov Lampung yang menghapus dana Komite Sekolah. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu disertai solusi agar kelayakan pendidikan tetap terjamin. “Pemerintah harus mencari cara untuk menutup kebutuhan dana BOS agar kualitas pendidikan tetap terjaga,” katanya.
Ketua KNPI Lampung, Iqbal Ardiansyah, menilai persoalan pendidikan sangat kompleks dan membutuhkan perhatian serius dari pemangku kebijakan. “Masalah pendidikan ini amat komplek dan harus diurus dengan serius. Memotong satu masalah tanpa solusi justru menimbulkan masalah baru,” ujarnya. Iqbal menekankan pentingnya menjaga persatuan masyarakat di tengah tantangan pendidikan, agar tidak terpecah-belah, bahkan di tingkat partai politik.
Iqbal juga menekankan perlunya anggaran yang tepat sasaran. “Pemerintah Provinsi Lampung harus memikirkan anggaran untuk pendidikan agar tercipta SDM berkualitas. Jika ada anggaran infrastruktur yang kurang efisien, sebaiknya dialihkan ke dunia pendidikan,” tambahnya.
Diskusi santai ini dimoderatori oleh Ahmad Thoha, Ketua FP3 Lampung, dan menghadirkan berbagai narasumber, antara lain utusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung yang diwakili Kacabdin Wilayah 1 Hamda Sukma, S.Si, M.Pd., Guru SMAN 2 Bandar Lampung, dosen FKIP Universitas Lampung Edi Siswanto, mahasiswa, serta pemerhati pendidikan.
Diskusi ini menyoroti berbagai persoalan pendidikan, termasuk kesejahteraan guru, prioritas anggaran, dan perlunya kebijakan yang berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan, sekaligus membuka ruang dialog antara pemerintah, guru, mahasiswa, dan masyarakat.***
