SAIBETIK– Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Provinsi Lampung menghadapi tantangan serius dengan adanya 3.590 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dikategorikan rawan. Pemetaan ini dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung di 15 kabupaten/kota, berdasarkan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 112 Tahun 2024.
Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk meminimalkan potensi gangguan yang dapat menghambat jalannya Pilkada. “Kami berupaya keras memitigasi segala potensi kerawanan untuk memastikan Pilkada berlangsung lancar dan adil,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (20/11/2024).
Titik Kerawanan TPS
Analisis Bawaslu menunjukkan sejumlah potensi kerawanan, antara lain:
1. Penggunaan Hak Pilih
– Sebanyak 3.590 TPS mencatat pemilih disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
2. Data Pemilih Tidak Valid
– Terdapat 2.145 TPS dengan pemilih yang tidak memenuhi syarat, seperti yang telah meninggal dunia atau berstatus sebagai anggota TNI/Polri, sehingga meningkatkan risiko penyalahgunaan data.
3. Masalah Logistik dan Aksesibilitas
– Wilayah seperti Lampung Barat dan Tanggamus kerap menghadapi kendala geografis, menghambat distribusi logistik pemilu. Gangguan infrastruktur, seperti listrik dan jaringan internet, juga menjadi tantangan di daerah pedalaman.
Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Bandar Lampung menjadi daerah dengan jumlah TPS rawan tertinggi. Selain tantangan geografis, wilayah ini juga menghadapi tekanan sosial-politik, termasuk praktik politik uang dan intimidasi.
Strategi Bawaslu
Untuk mengantisipasi kerawanan ini, Bawaslu telah menyiapkan sejumlah langkah:
– Patroli Pengawasan di TPS rawan.
– Koordinasi dengan Aparat dan Organisasi Masyarakat untuk memperkuat pengawasan.
– Edukasi kepada Masyarakat mengenai pentingnya menjaga integritas demokrasi.
– Pemanfaatan Teknologi melalui SIWASLIH, aplikasi digital untuk memfasilitasi pelaporan masalah secara real-time.
“Kami optimistis, dengan sinergi semua pihak, Pilkada Serentak 2024 di Lampung dapat terlaksana secara demokratis,” kata Iskardo.
Kolaborasi untuk Demokrasi
Bawaslu Lampung menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat untuk memastikan Pilkada berlangsung tanpa intimidasi atau gangguan. Ribuan TPS rawan yang teridentifikasi mencerminkan kompleksitas tantangan yang membutuhkan solusi bersama.
“Kesiapan teknis dan partisipasi aktif masyarakat adalah kunci utama,” tutup Iskardo.
Dengan langkah-langkah mitigasi yang telah disiapkan, diharapkan Pilkada Serentak 2024 dapat menjadi cerminan demokrasi yang adil dan bebas dari pelanggaran.***
