SAIBETIK– Pemerintah Kabupaten Pesawaran terus berupaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan kualitas regulasi daerah melalui serangkaian kegiatan yang digelar oleh Bagian Hukum Setdakab Pesawaran. Dua kegiatan utama yang dilakukan adalah Pendampingan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah serta Sosialisasi Desa Sadar Hukum dan Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum.
Pendampingan Penyusunan Produk Hukum Daerah ini diikuti oleh perwakilan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai perangkat daerah dan dilaksanakan selama empat hari pada Januari 2025 di Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ASN dalam menyusun produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan peraturan-peraturan terkait.
Kepala Bagian Hukum Setdakab Pesawaran, Rizki Setiawan, menjelaskan bahwa kegiatan ini sangat penting untuk memastikan produk hukum daerah disusun dengan tepat waktu dan sesuai standar hukum yang berlaku. Selain itu, ada ketentuan yang harus diikuti, seperti penyusunan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan honorarium yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sementara itu, kegiatan Sosialisasi Desa Sadar Hukum dilaksanakan di Desa Teba Jawa, Kecamatan Kedondong, pada Januari 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat dan aparatur desa mengenai isu-isu hukum yang sering terjadi di masyarakat, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hukum perkawinan, dan pelanggaran hukum lainnya.
Bagian Hukum Setdakab Pesawaran juga membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang melibatkan pemuda dan pemudi Desa Teba Jawa. Kelompok ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam memahami hukum dan berkontribusi dalam penyelesaian masalah hukum secara non-litigasi. Rizki berharap kegiatan ini dapat memperluas pemahaman masyarakat dan meningkatkan kesadaran hukum di tingkat desa.
Kegiatan serupa juga direncanakan untuk desa-desa lain di Kabupaten Pesawaran pada Februari dan April 2025, dengan harapan dapat menjangkau lebih banyak warga dan memberikan dampak positif dalam penegakan hukum di tingkat komunitas.***
