SAIBETIK– Langkah tegas dan berani kembali ditunjukkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat PRO RAKYAT dalam upaya memberantas korupsi di tanah air. Pada Kamis (6/11/2025), rombongan pengurus LSM PRO RAKYAT resmi mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) di kawasan Kuningan, Jakarta. Mereka datang dengan membawa setumpuk laporan hasil investigasi yang memuat temuan dugaan kuat adanya praktik korupsi di sejumlah proyek pemerintahan daerah di Provinsi Lampung.
Kedatangan rombongan diterima langsung oleh perwakilan dari Bagian Pengaduan Masyarakat KPK RI. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum LSM PRO RAKYAT, Aqrobin A.M., didampingi Sekretaris Umum Johan Alamsyah, S.E., menyerahkan dokumen setebal ratusan halaman yang berisi bukti, laporan, serta data keuangan terkait dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana publik di Lampung.
Menurut Aqrobin, laporan yang diserahkan itu merupakan hasil investigasi mendalam selama berbulan-bulan yang dilakukan oleh tim PRO RAKYAT di lapangan. Ia menyebut bahwa indikasi korupsi tersebut melibatkan sejumlah pejabat di berbagai tingkatan pemerintahan daerah. “Kami datang bukan dengan opini, tapi dengan data dan bukti nyata. Banyak proyek di Lampung yang anggarannya tidak sesuai dengan hasil di lapangan. Ini harus diusut tuntas karena menyangkut uang rakyat,” tegas Aqrobin.
Ia menambahkan, PRO RAKYAT sudah berulang kali mencoba menyampaikan temuan ini ke aparat penegak hukum di daerah, namun tidak ada tindak lanjut yang berarti. “Beberapa kasus bahkan berhenti di tengah jalan tanpa alasan jelas. Karena itu, kami memilih melapor langsung ke KPK agar ada tindakan nyata,” ujarnya.
Dalam pernyataannya di KPK, Aqrobin juga menegaskan bahwa Provinsi Lampung kini berada di ambang krisis moral dan birokrasi akibat maraknya penyalahgunaan wewenang oleh sejumlah oknum pejabat. “Kami tidak bisa diam. Ketika hukum di daerah lumpuh, maka KPK wajib turun tangan. Ini bukan hanya soal kerugian negara, tapi soal masa depan rakyat Lampung yang terus dirugikan oleh tangan-tangan kotor,” tegasnya.
Sekretaris Umum LSM PRO RAKYAT, Johan Alamsyah, menambahkan bahwa lembaganya akan terus bersinergi dengan KPK RI untuk mengawal proses penegakan hukum. Menurutnya, lembaga swadaya masyarakat memiliki peran strategis dalam mengungkap praktik korupsi yang sering tersembunyi di balik proyek pembangunan. “Kami siap membantu KPK dengan data tambahan, laporan lanjutan, dan pemantauan di lapangan. Ini komitmen kami untuk membela kepentingan rakyat,” katanya.
Dua hari setelah kunjungan ke KPK, tepatnya Sabtu (8/11/2025), LSM PRO RAKYAT menggelar konferensi pers di Kantor Pusatnya, kawasan Pahoman, Bandar Lampung. Dalam pertemuan dengan media tersebut, Aqrobin dan Johan kembali menegaskan bahwa perjuangan melawan korupsi bukan hanya tugas aparat hukum, melainkan kewajiban moral seluruh masyarakat.
“Lampung ini kaya sumber daya alam, punya potensi luar biasa. Tapi mengapa rakyatnya masih banyak yang miskin? Jawabannya hanya satu: karena korupsi sudah mengakar. Ketika anggaran pembangunan diselewengkan, yang menderita adalah rakyat kecil. Ini harus dihentikan,” ujar Aqrobin di hadapan awak media.
Dalam kesempatan yang sama, Johan Alamsyah menambahkan bahwa LSM PRO RAKYAT tidak hanya akan berhenti pada pelaporan, tetapi juga akan terus memantau perkembangan kasus di KPK. Ia menyebut bahwa pihaknya siap turun langsung mengawasi proses hukum agar tidak ada intervensi dari pihak mana pun. “Kami tahu perjuangan ini berat, tapi kami tidak akan mundur. Koruptor harus diadili, dan uang rakyat harus dikembalikan kepada rakyat,” ujarnya.
Aqrobin juga menyerukan kepada masyarakat Lampung untuk tidak takut bersuara dan melaporkan setiap bentuk penyimpangan di lingkungan pemerintahan. Ia menegaskan bahwa perubahan tidak akan terjadi tanpa keberanian rakyat. “Kalau masyarakat diam, maka koruptor akan terus berpesta pora. Ini waktunya rakyat bangkit, melawan, dan menuntut keadilan. Jangan biarkan uang pembangunan disedot oleh pejabat yang tamak,” tegasnya.
LSM PRO RAKYAT memastikan, laporan yang telah diserahkan ke KPK RI akan terus dikawal hingga tuntas. Mereka berkomitmen untuk terus mendampingi masyarakat dalam menuntut keadilan dan mendesak agar seluruh kasus korupsi di Lampung segera diusut tanpa pandang bulu.
“Perjuangan ini bukan slogan, tapi panggilan hati. Kami akan terus melangkah, melawan ketidakadilan, dan memastikan Lampung menjadi daerah yang bersih dari korupsi. Ini janji kami kepada rakyat,” tutup Aqrobin A.M.***
