SAIBETIK – Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamennaker) Immanuel Ebenezer Gerungan pada Kamis, 21 Agustus 2025, kembali menimbulkan gelombang kehebohan publik. Fakta terbaru mengungkap keterlibatan beberapa pihak dari PT KEM Indonesia serta kader Jokowi Mania (Jokman) dalam kasus ini.
OTT tersebut melibatkan dua perwakilan PT KEM, Temurila dan Mika Mahfud. Sementara sejumlah pejabat dan pihak terkait yang terkena OTT bersama Noel antara lain:
1. Irvian Bobby Mahendra, Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 2022-2025
2. Gerry Aditya Herwanto Putra, Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja 2022-sekarang
3. Subhan, Sub Koordinator Keselamatan Kerja Dit. Bina K3 2020-2025
4. Anitasari Kusumawati, Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja 2020-sekarang
5. Immanuel Ebenezer Gerungan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI 2024-2029
6. Fahrurosi, Dirjen Binwasnaker dan K3 Maret 2025-sekarang
7. Hery Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan 2021-Februari 2025
8. Sekarsari Karika Putri, Subkoordinator
9. Supriadi, Koordinator
10. Temurila, pihak PT KEM Indonesia
11. Mika Mahfud, pihak PT KEM
Berdasarkan informasi yang dihimpun pada Jumat, 22 Agustus 2025, diduga IBM menerima sejumlah uang siap pakai sejak 2019. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyita 12 mobil yang semuanya terdaftar atas nama IBM. Menariknya, IBM diketahui merupakan kader aktif Jokowi Mania (Jokman).
Sementara itu, Noel dilaporkan menerima uang senilai 3 miliar rupiah sebagai “upah tutup mulut”, yang menambah kompleksitas kasus ini. Fakta ini memunculkan sorotan publik terkait potensi keterlibatan jaringan besar dalam praktik korupsi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
KPK dan aparat penegak hukum hingga kini terus mendalami jalur keuangan dan keterkaitan semua pihak untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan akuntabel. Kasus ini menjadi perhatian nasional karena menyangkut pejabat tinggi negara serta keterlibatan pihak swasta yang memiliki jaringan politik kuat.***