SAIBETIK – Gabungan Asosiasi Perumahan di Lampung menggelar pertemuan konsolidasi untuk membahas masalah terkini terkait ketersediaan kuota rumah subsidi di wilayah tersebut. Pertemuan ini melibatkan perwakilan dari berbagai asosiasi pengembang perumahan, termasuk REI, Apersi, Himperra, dan Asperi.
Dalam diskusi yang berlangsung, para peserta menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan rumah subsidi bagi masyarakat. Isu utama yang dibahas adalah terbatasnya kuota rumah subsidi yang dialokasikan untuk Provinsi Lampung.
Tri Joko Margono, Ketua Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat, menyatakan, “Keterbatasan kuota rumah subsidi menjadi kendala besar dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kami berharap pemerintah dapat meningkatkan alokasi kuota rumah subsidi untuk Lampung.”
Urianto Muslimin, Ketua Real Estate Indonesia, menambahkan bahwa sektor real estate berdampak pada sekitar 180 sektor bisnis turunannya serta mempengaruhi banyak pekerja lokal. “Jika kuota subsidi perumahan tidak ditambah, sektor ini akan terimbas,” ungkapnya.
Yudi Handoko, Ketua ASPERI Lampung, mencatat bahwa realisasi rumah subsidi secara nasional pada tahun 2023 mencapai 220.000 unit, dengan hampir 4.000 unit di Lampung. Namun, untuk tahun 2024, kuota nasional hanya 166.000 unit, sementara realisasi di Lampung pada semester pertama 2024 baru mencapai sekitar 2.000 unit. “Kebutuhan rumah subsidi di Lampung masih sangat tinggi. Oleh karena itu, penambahan kuota sangat diperlukan,” ujarnya.
Mario Aryanto, Ketua Apersi, menggarisbawahi bahwa banyak masyarakat Lampung masih berada di kondisi ekonomi menengah ke bawah. Tanpa rumah subsidi atau dengan pembangunan rumah komersil yang mungkin sulit terjangkau karena suku bunga tinggi, masyarakat akan kesulitan memiliki rumah sendiri.
Masalah kuota rumah subsidi ini menjadi isu nasional setiap tahun. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari semua stakeholder untuk menemukan solusi dan terobosan, terutama dengan adanya janji kampanye presiden terpilih Prabowo-Gibran untuk menyediakan 3 juta rumah.
Sebagai langkah tindak lanjut, para peserta sepakat membentuk tim kerja untuk merumuskan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah mengenai peningkatan ketersediaan dan kualitas rumah subsidi di Lampung. Semua asosiasi berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Lampung.***
