BANDAR LAMPUNG, Saibetik.com – Otoritas Jasa (OJK) Keuangan Provnsi Lampung mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat kota Bandar Lampung.
OJK menyosialisaskan Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022, kepada seluruh camat, lurah, sekretaris dan bendaraha OPD se-Bandar Lampung, di Aula Semergou Kota, Kamis (16/6/2022).
Untuk menyukseskan kegiatan tersebut, OJK mengandeng Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung, untuk bekerjasama menyelemgarakan Sosialisasi Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK).
Kepala OJK Provinsi Lampung Bambang Hermanto menjelaskan, SNLIK merupakan survei berskala nasional yang diselenggarakan OJK tiga tahunan
“Hal ini untuk memetakan keadaan terkini dari tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia,” ujar Bambang.
Bambang menyebut, SNLIK 2022 merupakan survei keempat yang dilaksanakan setelah survei tahun 2019 terhadap 12.773 responden, survei 2016 terhadap 9.680 responden dan survei 2013 terhadap 8.000 responden.
“Sementara di tahun 2022, SNLIK dilakukan dengan jumlah responden yang lebih banyak dan sebaran wilayah yang lebih luas yaitu 15.634 responden berusia 15 tahun keatas di 34 Provinsi yang tersebar di 76 Kabupaten/Kota,” sebutnya.
Diutarakan Bambang, bahwa sosialisasi di Kota Bandar Lampung melalui aparat pemerintahan dari tingkat kota, kecamatan hingga kelurahan, selain untuk meningkatkan dan membekali wawasan mengenai keuangan juga diharapkan dapat memberikan penyuluhan mengenai keuangan kepada masyarakat.
“Khusus masyarakat yang tinggal di daerah-daerah marginal perkotaan. Target jangka panjangnya adalah, masyarakat dapat lebih mengerti produk Keuangan apa yang akan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan keuangannya,” jelas Bambang.
Maka, sambung Bambang, perlu adanya edukasi literasi keuangan kepada masyarakat selain sebagai instrument dalam meningkatkan indeks literasi keuangan, juga sebagai tindakan preventif agar masyarakat tidak mudah percaya dan tertipu dengan entitas atau pihak-pihak yang mencari keuntungan dengan memanfaatkan kelemahan masyarakan dalam menggunakan produk jasa Keuangan.
Di kesempatan yang sama, Bambang Hermanto juga berterima kasih kepada Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana, PT Pegadaian, Bursa Efek Indonesia Perwakilan Lampung dan seluruh jajaran Camat, Lurah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini.
Diketahui, Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan sebesar 38,03% dan indeks inklusi keuangan sebesar 76,19%. Meskipun tergolong masih rendah, angka tersebut meningkat dibanding hasil SNLIK tahun 2016, yaitu indeks literasi keuangan sebesar 29,7% dan indeks inklusi keuangan sebesar 67,8%.
Hal ini menunjukkan masyarakat Indonesia secara umum belum memahami dengan baik karakteristik berbagai produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan formal, padahal literasi keuangan merupakan keterampilan yang penting dalam rangka pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan individu, perlindungan konsumen, dan peningkatan inklusi keuangan.
Data hasil SNLIK selanjutnya digunakan oleh OJK sebagai materi dasar dalam penyusunan dan penyempurnaan strategi kebijakan dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang tertuang dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI).
Lebih lanjut, survei tersebut juga diperlukan sebagai alat ukur untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi program literasi dan inklusi keuangan yang telah diupayakan bersama baik dari OJK maupun industri jasa keuangan.
Bambang berharap, pada pelaksanaan survei tahun 2022 ini, dapat diperoleh hasil yang lebih baik dibandingkan pelaksanaan survey sebelumnya, baik di Provinsi Lampung maupun provinsi-provinsi lainnya di Indonesia pada umumnya.
“Masyarakat dengan tingkat literasi dan inklusi Keuangan yang baik, akan mendorong kesadaran masyarakat dalam mengelola Keuangannya secara bijak, sehingga tujuan-tujuan Keuangan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik dan masyarakat dapat terhindar dari hal-hal yang merugikan seperti entitas-entitas illegal yang saat ini sering terjadi ditengah-tengah masyarakat,” imbuh Bambang.
“Dibutuhkan peran serta, sinergi dan kolaborasi semua pihak yang berkepentingan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembentukan masyarakat yang well literate terhadap keuangan,” tambahnya.
Laporan Siska Purnama
