SAIBETIK- Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat modernisasi sektor pertanian melalui penerapan teknologi untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mendorong kesejahteraan petani.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat mengikuti Gerakan Tanam Padi Pertanian Modern Advanced Agriculture System (PM-AAS) yang dilaksanakan serentak secara nasional di Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Rabu (30/9/2026).
Jihan menjelaskan, sektor pertanian merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Provinsi Lampung. Dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mencapai lebih dari Rp500 triliun, hampir 28 persen berasal dari sektor pertanian. Sementara itu, sektor pertanian, perikanan, dan hortikultura menyerap sekitar 44 persen tenaga kerja.
“44 persen masyarakat kita yang bekerja di bidang pertanian, perikanan, dan hortikultura. Maka kalau ini jadi fokus perhatian kita di Provinsi Lampung, fokus kesejahteraannya, fokus produktivitas pertaniannya, maka insya Allah Lampung akan semakin maju dan juga semakin sejahtera pula,” ujar Jihan.
Menurutnya, penerapan PM-AAS tidak boleh hanya dimaknai sebagai penggunaan mesin atau teknologi baru di lahan pertanian. Modernisasi harus mampu menekan biaya produksi, meningkatkan hasil panen, serta memberikan keuntungan yang lebih besar bagi petani.
“Pentingnya Pertanian Modern Advanced Agriculture System atau PM-AAS ini menjadi salah satu instrumen modernisasi pertanian yang tidak boleh dimaknai sekadar menghadirkan mesin atau teknologi baru ke sawah, tetapi lebih dari itu bagaimana efisiensi cost pertanian, produktivitasnya meningkat, dan tentu ada margin yang lebih besar lagi untuk dapat diuntungkan oleh petani para petani kita,” jelasnya.
Jihan juga memaparkan hasil percontohan PM-AAS di Kabupaten Lampung Tengah pada lahan seluas 100 hektare yang dikelola 77 petani. Program tersebut dilaporkan menghasilkan panen hingga 11,2 ton per hektare.
Selain itu, Lampung tercatat memproduksi sekitar 3,2 juta ton padi pada tahun sebelumnya. Capaian tersebut menempatkan Lampung dalam posisi surplus beras secara nasional.
Untuk memperkuat ekosistem pangan dari hulu hingga hilir, Pemprov Lampung menjalankan sejumlah intervensi. Upaya tersebut meliputi pemberian pupuk hayati cair untuk menjaga kesuburan tanah, penyediaan mesin pengering gabah atau bed dryer, serta penguatan peran badan usaha milik desa (BUMDes) dan koperasi desa.
Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas rantai tata niaga hasil panen sekaligus memberikan lebih banyak pilihan kepada petani dalam mengelola dan memasarkan hasil produksinya.
“Dengan ekosistem seperti ini tentu saja petani memiliki lebih banyak pilihan ke depannya dalam mengelola hasil pertanian. Saya berharap bantuan dan kegiatan hari ini menjadi bagian dari proses peningkatan produktivitas kesejahteraan petani, khususnya di Kota Metro dan seluruh Provinsi Lampung,” pungkas Jihan.
Kementan Dorong Lompatan Teknologi Pertanian
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi, dan Reformasi Birokrasi, Tin Latifah, mengatakan capaian swasembada pangan perlu dijaga secara konsisten dan berkelanjutan.
“Bapak Presiden kan maunya kita swasembada pangan. Waktu itu swasembada pangannya 4 tahun, ternyata dipersingkat menjadi 3 tahun, terus dipersingkat lagi menjadi 1 tahun. Alhamdulillah itu tercapai,” ujar Tin.
Ia menyebut keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kolaborasi petani, penyuluh, dan pemerintah daerah. Namun, tantangan iklim ekstrem pada 2026 menuntut terobosan teknologi agar produktivitas padi tidak terus stagnan.
Tin memaparkan, produktivitas padi Indonesia sejak 2010 cenderung bertahan di kisaran 5 ton per hektare, dengan angka terakhir sekitar 5,3 ton per hektare. Karena itu, menurutnya, diperlukan lompatan teknologi untuk meningkatkan hasil produksi.
“Produktivitas padi kita dari tahun 2010 itu stagnan di angka 5 ya, 5 ton, 5,1, 5,2, terakhir 5,3. Kita harus punya lompatan teknologi, kita harus berpikir di luar yang kebiasaannya. Nah, ini PM-AAS sudah dicoba di beberapa provinsi, memang rata-ratanya semua di atas 10 ton. Kemarin di Lampung Tengah ada yang 12 ton, ada yang 11 ton, ada yang 10 ton ya, rata-ratanya 11 koma sekian. Jadi ini bukan angan-angan, ini sudah terealisasi,” jelasnya.
Tin juga menyampaikan bahwa produksi beras Indonesia pada 2026 diproyeksikan berpotensi mencapai 38,6 juta ton berdasarkan prediksi yang ia atribusikan kepada Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO). Menurutnya, capaian tersebut diharapkan menempatkan Indonesia di jajaran empat besar produsen beras dunia.
Untuk mendorong peningkatan produksi, pemerintah menargetkan penerapan PM-AAS pada lahan seluas 1 juta hektare secara nasional pada 2026 dan 3 juta hektare pada 2027. Program ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian secara signifikan.
Khusus di Lampung, PM-AAS dialokasikan untuk lahan seluas 35.100 hektare. Pada tahap awal, target pertanaman September ditetapkan sebesar 2.500 hektare dan terus dikejar hingga akhir tahun.
Tin menambahkan, cadangan beras nasional saat ini dinilai cukup kuat untuk menjaga ketersediaan pangan dalam beberapa bulan mendatang.
“Selama 10 bulan ke depan insya Allah stok beras masih aman. Ketika stok kita aman, Indonesia tidak melakukan impor beras dan dampaknya harga beras nasional langsung turun. Artinya apa, kita tuh pasar terbesar. Makanya Pak Presiden melalui Bapak Menteri, kedaulatan pangan, ketersediaan pangan harus bisa kita penuhi secara mandiri,” paparnya.
Ia juga menekankan pentingnya percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) pada September sebagai salah satu langkah menjaga ketersediaan pangan. Padi yang ditanam pada akhir musim tanam tersebut diproyeksikan dapat dipanen pada Desember hingga Januari. Hasil panen itu diharapkan membantu memenuhi kebutuhan beras dalam negeri pada 2027.
Untuk mendukung pelaksanaan PM-AAS, Kementerian Pertanian bersama Pemprov Lampung turut mendorong pengawalan ketersediaan air irigasi bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), keandalan pasokan listrik untuk mendukung mekanisasi pertanian bersama PLN, serta kelancaran distribusi pupuk bersubsidi melalui PT Pupuk Indonesia.
Koordinasi tersebut ditujukan untuk memastikan kebutuhan dasar produksi tersedia tepat waktu sehingga program pertanian modern dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi petani.
