SAIBETIK- Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat sinergi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif, mendorong investasi, serta mempercepat hilirisasi sektor unggulan daerah.
Komitmen tersebut dibahas dalam audiensi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Ketua KPPU Republik Indonesia M. Fanshurullah Asa di Mahan Agung, Jumat (18/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Fanshurullah menyampaikan sejumlah agenda strategis yang perlu diperkuat melalui kolaborasi antara KPPU dan pemerintah daerah. Salah satunya adalah rencana sosialisasi sistem analisis daftar periksa kebijakan persaingan usaha yang akan melibatkan Pemerintah Provinsi Lampung serta pemerintah kabupaten/kota.
“Jadi sebenarnya kita mau memberikan masukan ketika Pemda Provinsi maupun Kabupaten/Kota membuat peraturan, supaya dari awal tidak menyalahi prinsip persaingan usaha. KPPU sudah menyiapkan daftar periksa dengan 13 poin,” ujar Fanshurullah.
Menurutnya, daftar periksa tersebut diharapkan menjadi instrumen bagi pemerintah daerah untuk memastikan kebijakan yang disusun tetap memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat.
Selain itu, Fanshurullah memaparkan perkembangan Indeks Persaingan Usaha (IPU) Provinsi Lampung. Berdasarkan data KPPU, IPU Lampung pada 2025 mencapai 5,04, meningkat dibandingkan 4,98 pada 2024. Angka tersebut juga berada di atas rata-rata nasional yang mencapai 5,01.
Ia berharap capaian tersebut dapat terus ditingkatkan melalui dukungan pemerintah daerah, termasuk dalam pelaksanaan survei IPU yang melibatkan unsur pemerintah dan pelaku usaha.
“Kalau indeks persaingan usahanya tinggi, itu bisa menjadi daya tarik. Mau foreign direct investment atau investasi dari mana pun, silakan ke Lampung karena indeks persaingan usahanya bagus,” katanya.
Fanshurullah menambahkan, penguatan persaingan usaha perlu berjalan beriringan dengan pengembangan potensi ekonomi daerah. Menurutnya, Lampung memiliki peluang untuk menarik investasi, khususnya pada sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan melalui pengembangan industri hilir.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa KPPU merupakan salah satu instrumen strategis pemerintah dalam membangun ekosistem dunia usaha yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan.
“KPPU adalah salah satu instrumen pemerintah yang sangat strategis, terutama dalam membantu kami melihat ekosistem dunia usaha dan persaingan usaha. Semuanya demi pertumbuhan ekonomi yang baik, stabil, tumbuh, dan sustain,” ujar Gubernur Mirza.
Ia menjelaskan, sektor pertanian menjadi salah satu kekuatan utama perekonomian Lampung. Karena itu, arah pembangunan ekonomi daerah ke depan akan semakin diarahkan pada pengembangan hilirisasi komoditas pertanian.
Menurutnya, nilai tambah berbagai komoditas yang dihasilkan Lampung masih berpeluang ditingkatkan melalui industri pengolahan.
“Karena Lampung ini daerah sektor pertanian, maka arah utamanya adalah menghilirisasi pertanian-pertanian yang ada di kita,” jelasnya.
Gubernur Mirza menilai peningkatan daya saing daerah menjadi salah satu faktor penting dalam menarik investasi ke sektor hilirisasi. Pemprov Lampung terus berupaya menciptakan iklim usaha yang kompetitif sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha.
“Pemerintah, kami, nomor satu adalah bagaimana menjadikan Provinsi Lampung ini provinsi yang kompetitif dalam melakukan investasi untuk hilirisasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengembangan industri hilir tidak hanya bertujuan meningkatkan nilai tambah komoditas, tetapi juga membangun keterkaitan antara sektor hulu dan hilir agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Keterkaitan antarsektor tersebut perlu dibangun melalui ekosistem usaha yang saling mendukung. Dengan demikian, keberadaan industri di Lampung diharapkan tidak hanya meningkatkan investasi, tetapi juga memperkuat rantai pasok, menyerap hasil produksi petani, dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
Menurut Gubernur Mirza, posisi geografis Lampung yang strategis serta konektivitasnya dengan wilayah lain menjadi modal penting untuk membangun kawasan industri dan rantai pasok berbasis komoditas.
“Industri-industri ke depan kita undang untuk menghilirisasi komoditas yang ada. Bukan hanya Lampung, karena kita dekat dengan pelabuhan. Jadi supply chain-nya bisa mengambil aglomerasi lima provinsi,” kata Gubernur.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan dunia usaha, persaingan yang sehat, dan kepentingan masyarakat.
Audiensi ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi Pemprov Lampung dan KPPU dalam menciptakan ekosistem persaingan usaha yang sehat, mendorong investasi, serta mendukung percepatan hilirisasi sektor-sektor unggulan di Provinsi Lampung.***
