SAIBETIK- Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung Timur, kembali menjadi sorotan.
Persoalannya bukan hanya bagaimana api dipadamkan, tetapi bagaimana kawasan konservasi itu dipastikan tidak kembali terbakar dan habitat gajah Sumatra yang terdampak dapat dipulihkan.
Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI saat meninjau Pusat Konservasi Gajah (PKG) TNWK, Kamis (3/9/2026).
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A. Rozak menilai penanganan karhutla di kawasan konservasi tidak boleh berhenti setelah api berhasil dipadamkan.
Menurut dia, pencegahan harus menjadi prioritas karena kerusakan akibat kebakaran tidak hanya menyangkut vegetasi, tetapi juga dapat mengganggu habitat dan sumber pakan satwa.
“Yang harus kita pastikan bukan hanya apinya padam, tetapi bagaimana kebakaran tidak berulang. Kalau setiap tahun kita hanya sibuk memadamkan api, berarti ada persoalan dalam sistem pencegahannya yang harus dievaluasi,” kata Hanan, Kamis (3/9/2026).
Jangan Hanya Sibuk Saat Api Membesar
Hanan mengatakan, TNWK memiliki fungsi penting sebagai salah satu kawasan konservasi gajah Sumatra. Karena itu, pengelolaan kawasan harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih menyeluruh, mulai dari pencegahan kebakaran hingga pemulihan lahan.
“Karhutla harus ditangani dari hulunya. Deteksi dini, kesiapan personel, pemantauan kawasan dan keterlibatan masyarakat harus berjalan bersamaan. Jangan sampai tindakan baru masif setelah api membesar,” ujarnya.
Komisi IV juga menyoroti kebutuhan pemulihan kawasan yang terdampak kebakaran. Lahan yang terbakar, kata Hanan, tidak cukup hanya ditinggalkan setelah api padam karena kondisi vegetasi berkaitan langsung dengan keberlangsungan habitat satwa.
“Kalau ada kawasan yang rusak karena kebakaran, harus jelas bagaimana rencana pemulihannya. Apa yang ditanam kembali, berapa luasnya, siapa yang mengawasi dan bagaimana memastikan habitat itu kembali berfungsi,” kata dia.
Masyarakat Penyangga Ikut Jadi Bagian Solusi
Selain penanganan karhutla, kunjungan tersebut juga menyoroti posisi masyarakat desa penyangga sebagai bagian penting dalam menjaga kawasan konservasi.
Ketua Komite Gabungan Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatra di TNWK, Brigjen TNI Sriyanto, mengatakan upaya konservasi tidak dapat dipisahkan dari pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan.
Menurut Sriyanto, hampir 3.083 warga desa penyangga turut mengambil bagian dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di sekitar kawasan saat ini.
“Kita tidak bisa hanya bicara tentang konservasi, sementara masyarakat di sekitar kawasan tidak ikut mendapatkan manfaat. Karena itu, pemberdayaan masyarakat desa penyangga menjadi bagian penting dari upaya menjaga kawasan,” kata Sriyanto.
Ia mengatakan keterlibatan masyarakat dapat dikembangkan melalui berbagai aktivitas ekonomi, seperti rumah singgah, usaha mikro kecil dan menengah berupa warung makan, hingga budidaya lebah.
“Ketika masyarakat memiliki sumber ekonomi yang tumbuh dari kegiatan yang sejalan dengan konservasi, mereka juga memiliki kepentingan untuk menjaga kawasan. Jadi konservasi dan pemberdayaan masyarakat harus berjalan bersama,” ujar Sriyanto.
Menurut dia, pendekatan tersebut penting untuk mengurangi potensi konflik sekaligus membangun kesadaran bahwa keberadaan TNWK dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa harus merusak kawasan.
Dan Komite sendiri turut memberikan berbagai kontribusi dengan memfasilitasi pelatihan penanggulangan Karhutlah warga di seluruh desa yang ada melalui penyuluhan yang di datangkan langsung oleh TNI melalui Kodam XXI / Raden Inten untuk pendeteksian dini kebakaran, serta memberikan Alkon atau peralatan pemadam.
Seperti yang sedang berjalan saat ini, yakni pembangunan dan pengembangan bagi kawasan Taman Nasional Way Kambas.
Kunjungan Komisi IV DPR RI itu diawali dengan peninjauan Command Center di Plang Ijo dan fasilitas Rumah Sakit Gajah Prof. Dr. Ir. H. Rubini Atmawidjaja.
Rombongan kemudian menerima pemaparan mengenai kondisi konservasi gajah dan penanganan kawasan terdampak kebakaran. Pembahasan melibatkan Kementerian Kehutanan, pengelola TNWK, Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur serta pihak terkait lainnya.
Kehadiran Rombongan Komisi IV DPR RI itu disambut langsung oleh Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan, Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, didampingi Kepala Balai TNWK, MHD Zaidi, dan Ketua Komite Gabungan Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatra di TNWK, Brigjen TNI Sriyanto. Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela, M.M. Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, S.Sos.I., M.E., M.A.P.
Hanan menegaskan, TNWK harus dipastikan tetap menjadi ruang hidup yang aman bagi gajah Sumatra sekaligus kawasan yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya.
“Konservasi tidak boleh hanya bicara soal menyelamatkan satwa. Kita juga harus memastikan kawasan terlindungi dari kebakaran dan masyarakat di sekitarnya menjadi bagian dari solusi,” lanjut Hanan.
Diskusi intensif itupun bergulir dengan melibatkan jajaran eksekutif, mulai dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) hingga Pemerintah Provinsi Lampung.
Fokus pembicaraan berpusat pada penguatan koordinasi lapangan guna mencegah terulangnya kebakaran hutan yang kerap mengancam keselamatan satwa liar di kawasan konservasi tersebut.
“Selain upaya pencegahan, Komisi IV juga menyoroti urgensi pemulihan lahan yang telah terdampak api,” tambah Zaidi.
Agenda diskusi secara spesifik memetakan langkah-langkah rehabilitasi yang melibatkan sinergi antara Kementerian Kehutanan, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, dan Inhutani V.
Transisi dari penanganan darurat menuju pemulihan vegetasi habitat gajah dipandang sebagai prioritas untuk menjaga keseimbangan ekologi di TNWK.
Kunjungan pada masa sidang I tahun 2026-2027 ini diikuti oleh 16 anggota Komisi IV dari berbagai fraksi, termasuk Abdul Kharis Almasyhari, I Ketut Suwendra, dan Dwita Ria Gunadi.
Kehadiran lintas fraksi ini menunjukkan komitmen politik yang kuat dalam mendukung kebijakan pelestarian lingkungan di tingkat nasional.
Tim juga menyertakan sejumlah tenaga ahli untuk memastikan pengumpulan data lapangan yang akurat guna mendukung fungsi pengawasan dan anggaran DPR di sektor kehutanan.
Rangkaian kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan TNWK tetap menjadi ruang aman bagi gajah sumatra yang kian terancam.***
