SAIBETIK — Ada yang berbeda dari pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan kali ini. Bukan di ruang rapat atau gedung pemerintahan, sebanyak 152 pejabat justru dilantik di halaman Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Lampung Selatan, Rabu (2/9/2026).
Lokasi tersebut dipilih bukan sekadar untuk mencari suasana berbeda. Pelantikan di tengah aktivitas pelayanan masyarakat menjadi pesan kuat bahwa jabatan birokrasi pada akhirnya harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang cepat, efektif, dan benar-benar dirasakan manfaatnya.
Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto. Uniknya, prosesi tersebut disaksikan langsung oleh masyarakat yang sedang mengurus berbagai layanan di MPP.
Sebanyak 152 pejabat yang dilantik terdiri dari 45 pejabat administrator, 56 pejabat pengawas, dan 51 pejabat fungsional.
Selain itu, terdapat empat ASN yang mendapat tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Rinciannya, tiga orang ditugaskan sebagai Plt jabatan administrator dan satu orang sebagai Plt jabatan pengawas.
Pelantikan di MPP Jadi Pesan Khusus untuk Para Pejabat
Supriyanto menyampaikan bahwa pemilihan halaman MPP sebagai lokasi pelantikan memiliki makna tersendiri.
Menurutnya, para pejabat baru perlu melihat secara langsung masyarakat yang menjadi tujuan utama dari seluruh kebijakan dan pelayanan pemerintah.
“Ada alasan mengapa pelantikan ini dilaksanakan di halaman MPP. Karena momentum ini dapat dilihat dan dihadiri oleh masyarakat yang sedang menjalankan pelayanan. Jabatan yang kita emban harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang baik,” kata Supriyanto.
Ia menegaskan, jabatan dalam birokrasi bukan hanya soal posisi, pangkat, maupun kewenangan. Lebih dari itu, jabatan merupakan amanah yang harus dibuktikan melalui kinerja.
“Harus kita sadari, siapa yang akan kita layani? Tentu masyarakat. Apa yang kita lakukan, inilah yang harus menjadi perhatian kita bersama,” tegasnya.
Dengan kata lain, para pejabat yang baru dilantik diminta tidak terjebak pada urusan administratif semata. Mereka harus memastikan setiap kebijakan dan pekerjaan yang dilakukan benar-benar punya dampak bagi warga.
Jangan Sampai Warga Datang Bawa Masalah, Pulang Bawa Masalah Lagi
Pesan Supriyanto kepada para pejabat baru cukup tegas.
Ia meminta setiap persoalan masyarakat ditangani sampai tuntas. Jangan sampai warga sudah datang ke kantor pemerintah membawa persoalan, tetapi ketika pulang masalah tersebut justru belum selesai.
“Jangan sampai masyarakat datang membawa persoalan dan pulang membawa persoalan. Semua masalah masyarakat harus tuntas. Jangan membawa persoalan yang sama saat pulang,” ujarnya.
Pesan tersebut menjadi semakin relevan karena di sekitar lokasi pelantikan juga terdapat berbagai tulisan aspirasi masyarakat.
Bagi Supriyanto, aspirasi yang disampaikan masyarakat bukan sekadar tulisan. Aspirasi tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam memperbaiki pelayanan sekaligus menyusun kebijakan.
Artinya, birokrasi harus lebih terbuka terhadap suara masyarakat. Kritik dan aspirasi warga dapat menjadi bahan untuk melihat bagian mana dari pelayanan pemerintah yang masih perlu diperbaiki.
Ekonomi Lampung Selatan Tumbuh 5,71 Persen
Dalam kesempatan tersebut, Supriyanto juga menyampaikan sejumlah capaian positif Kabupaten Lampung Selatan.
Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai 5,71 persen.
Capaian tersebut dinilai perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Salah satu kuncinya adalah membangun birokrasi yang solid, efektif, dan fokus pada hasil.
Menurut Supriyanto, keberhasilan pemerintah tidak seharusnya hanya dilihat dari banyaknya penghargaan yang diterima.
“Keberhasilan pemerintah tidak diukur dari seberapa banyak penghargaan yang didapat, tetapi dari seberapa besar manfaat yang kita berikan kepada masyarakat,” tegasnya.
Pesan tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi 152 pejabat yang baru dilantik.
Mereka diminta segera memahami tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Jangan sampai setelah dilantik justru membutuhkan waktu terlalu lama untuk beradaptasi dengan tanggung jawab yang diberikan.
Birokrasi Harus Solid dan Berorientasi Hasil
Supriyanto berharap para pejabat baru dapat memperkuat kinerja pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Lampung Selatan.
Menurutnya, birokrasi yang solid akan menjadi salah satu modal penting untuk membawa daerah terus berkembang.
Ia pun mengajak seluruh pejabat dan ASN untuk memberikan kinerja terbaik di mana pun ditempatkan.
“Saya percaya dengan birokrasi yang solid mampu menjadikan Lampung Selatan maju menuju Indonesia Emas. Berikan yang terbaik di mana pun kita berada,” kata Supriyanto.
Pelantikan 152 pejabat di halaman MPP akhirnya bukan hanya menjadi agenda rotasi dan pengisian jabatan birokrasi.
Lebih dari itu, momentum tersebut menjadi pengingat bahwa setiap jabatan memiliki konsekuensi pelayanan.
Sebab, bagi masyarakat, ukuran birokrasi yang bekerja bukan sekadar berapa banyak pejabat yang dilantik, melainkan seberapa cepat persoalan mereka ditangani dan seberapa besar pelayanan pemerintah benar-benar terasa manfaatnya.
