SAIBETIK- Keluhan kartu BPJS mati selalu menjadi persoalan yang terus mencuat saat anggota DPRD Pringsewu menggelar reses. Begitu pula ketika Amproni, anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, menggelar reses di kediamannya di Jalan Veteran, Keputran, Kecamatan Sukoharjo, Sabtu (29/8/2026).
Reses yang digelar mulai pagi hingga tengah hari tersebut dihadiri puluhan warga masyarakat dan sejumlah tokoh Pekon Keputran, Kecamatan Sukoharjo.
Peserta reses yang mayoritas kaum ibu-ibu dengan lantang mempersoalkan kartu BPJS yang sebelumnya ditanggung pemerintah daerah, tetapi sekarang banyak yang mati. Akibatnya, banyak warga kesulitan saat akan berobat.
Keluhan mengenai matinya kartu BPJS disampaikan Hj. Rasmini yang ikut hadir dalam acara reses. Ia mempertanyakan mengapa banyak kartu BPJS yang mati. Keluhan tersebut kemudian diamini warga yang hadir.
Bahkan, sejumlah warga meminta anggota dewan segera membantu mengaktifkan kembali kartu BPJS yang mati tersebut.
Kemudian, Supardi, warga setempat, menyampaikan kondisi jalan lingkungan yang semakin hari semakin rusak sehingga menyulitkan pengguna jalan.
“Kasihan warga saat melewati jalan-jalan yang rusak, apalagi kalau hujan jalan jadi banyak kubangan,” katanya.
Warga lainnya juga mengeluhkan banyaknya warga yang mengalami gagal panen akibat musim kemarau, meskipun secara khusus tidak mengusulkan bantuan sumur bor untuk pertanian.
Menanggapi sejumlah keluhan warga, anggota DPRD Pringsewu dari Fraksi Gerindra, Amproni, S.E., mengatakan akan menampung semua keluhan dan segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait.
Ia menyebutkan, untuk masalah BPJS, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial selaku penanggung jawab.
Menurut Amproni, keluhan kartu BPJS mati memang tidak hanya dirasakan warga Kecamatan Sukoharjo, tetapi juga warga dari seluruh wilayah kecamatan di Pringsewu yang terkena imbasnya.
“Mudah-mudahan dengan adanya hasil reses pada hari ini, persoalan BPJS bisa segera dicarikan solusinya sehingga masyarakat tidak kesulitan dalam berobat,” ungkapnya.
Terkait keluhan warga soal jalan lingkungan yang rusak, Amproni juga akan membawa persoalan tersebut ke DPRD dan menyampaikannya kepada pemerintah melalui Dinas PUPR Kabupaten Pringsewu.
Menurutnya, jalan lingkungan memang menjadi tanggung jawab kabupaten. Ia berharap aspirasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemkab Pringsewu untuk memprioritaskan pembangunan jalan, khususnya di wilayah Sukoharjo.***(Wid)
