SAIBETIK- Penyelenggaraan SMA Swasta Siger kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, perhatian tertuju pada standar kurikulum dan kewenangan pengelolaannya jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016. Kajian ini mempertanyakan kesesuaian antara niat kebijakan dengan tata kelola pendidikan menengah yang diatur secara hukum.
Pendidikan Menengah dalam Kerangka UU Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menempatkan pendidikan sebagai urusan pemerintahan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 12. Pendidikan tidak sekadar dipahami sebagai layanan publik, melainkan tanggung jawab negara dalam menjamin hak dasar warga negara. Dalam konteks ini, SMA Swasta Siger sebagai satuan pendidikan menengah berada langsung dalam rezim pengaturan tersebut.
Keberadaan SMA Swasta Siger tidak dapat dilepaskan dari sistem kewenangan, pengawasan, dan penjaminan mutu yang telah ditetapkan pemerintah. Setiap penyelenggaraan pendidikan menengah, baik negeri maupun swasta, wajib tunduk pada standar dan regulasi yang berlaku.
Perda Lampung Nomor 9 Tahun 2016 dan Kewenangan Provinsi
Sebagai turunan dari UU Nomor 23 Tahun 2014, Perda Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 mengatur pengembalian kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari kabupaten/kota ke pemerintah provinsi. Regulasi ini menjadi dasar hukum utama dalam melihat posisi dan kewenangan penyelenggaraan SMA Swasta Siger.
Pasal 2 huruf c Perda tersebut menyebutkan bahwa pemerintah provinsi memiliki kewenangan dalam penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus. Ketentuan ini menegaskan bahwa standar kurikulum tidak dapat ditetapkan di luar struktur kewenangan provinsi.
Penetapan Kurikulum SMA Siger Dipertanyakan
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sejak penerimaan murid baru pada 9–10 Juli 2025, para pelaksana harian kepala SMA Swasta Siger yang berlatar belakang kepala SMP negeri tidak secara eksplisit menyebut keterlibatan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dalam proses persiapan sekolah.
Dalam sejumlah pernyataan, mereka hanya mengaku menerima instruksi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung serta pihak yayasan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai mekanisme penetapan standar kurikulum SMA Swasta Siger dan legitimasi kewenangannya.
Apabila kurikulum disusun tanpa koordinasi dengan pemerintah provinsi, maka terdapat potensi pelanggaran terhadap Perda Lampung Nomor 9 Tahun 2016, sekaligus berisiko menimbulkan ketidaksinkronan dengan sistem pendidikan menengah secara nasional.
Implikasi terhadap Perlindungan Anak dan Perempuan
Selama kurang lebih enam bulan awal penyelenggaraan, muncul dugaan bahwa kurikulum SMA Swasta Siger berada di luar standar SMA atau SMK swasta lainnya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak serius bagi peserta didik.
UU Nomor 23 Tahun 2014 juga mengatur urusan pemerintahan wajib di luar pelayanan dasar, termasuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ketidakjelasan status kurikulum berpotensi merugikan anak sebagai subjek utama pendidikan, terutama bagi keluarga yang menggantungkan masa depan pendidikan anaknya pada SMA Swasta Siger.
Antara Niat Baik dan Risiko Kebijakan
Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, sebelumnya menyampaikan bahwa pendirian SMA Swasta Siger bertujuan menekan angka putus sekolah. Secara normatif, tujuan tersebut sejalan dengan semangat pemenuhan hak pendidikan.
Namun, kajian ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tidak cukup hanya berangkat dari niat baik. Tanpa tata kelola yang sesuai regulasi, kebijakan berisiko menimbulkan persoalan baru. Pertanyaan kritis pun muncul: apakah SMA Swasta Siger benar-benar menjadi solusi atas persoalan putus sekolah, atau justru menempatkan masa depan ibu dan anak pada ketidakpastian hukum?***
