SAIBETIK- Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai pertemuan silaturahmi antara Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, dengan Wakil Ketua DPR RI, Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad, Rabu pagi, 10 Desember 2025, di The Café, Hotel Mulia Senayan, Jakarta Pusat. Pertemuan ini berlangsung selama hampir dua jam, dari pukul 08.00 hingga 09.30 WIB, dan turut dihadiri oleh Wasekjen PPWI, Julian Caisar. Meskipun hanya melibatkan tiga orang, suasana pertemuan terasa hangat, informal, dan produktif, jauh dari kesan protokoler yang kaku.
Selain menjadi ajang silaturahmi, pertemuan ini menghadirkan dimensi kultural yang unik. Ketiganya merupakan “anak rantau” dari Sumatera yang kini berkiprah di Jakarta: Wilson berasal dari Pekanbaru, sementara Dasco dan Julian berasal dari Palembang. Kesamaan latar belakang ini membuat komunikasi mengalir natural, penuh tawa, dan memudahkan diskusi soal isu-isu penting yang dihadapi masyarakat di berbagai daerah. Suasana santai ini justru membuka ruang untuk dialog yang lebih jujur dan mendalam, memungkinkan aspirasi warga tersampaikan secara efektif.
Dalam kesempatan tersebut, Wilson Lalengke memanfaatkan momen untuk menyuarakan berbagai persoalan masyarakat yang selama ini menjadi perhatian PPWI. Salah satu isu utama yang ia angkat adalah keluhan warga Lampung Selatan terkait ganti rugi lahan pembangunan jalan tol yang hingga kini belum dibayarkan. Para pemilik lahan disebut telah menempuh jalur hukum, memenangkan gugatan di semua tingkat pengadilan mulai dari Pengadilan Negeri hingga proses kasasi dan peninjauan kembali. Namun, meski putusan hukum telah inkrah, pembayaran ganti rugi tak kunjung terealisasi. Wilson menekankan, persoalan ini tidak hanya menyangkut hak warga, tetapi juga kredibilitas proses pembangunan nasional yang adil dan transparan.
“Ini sudah bertahun-tahun. Warga sudah menang di semua tingkat pengadilan, tapi hak mereka belum dibayarkan. Mereka datang ke PPWI meminta bantuan agar suara mereka didengar,” ujar Wilson Lalengke. Ia menekankan pentingnya perhatian legislatif untuk memastikan hak-hak masyarakat kecil tidak terabaikan, khususnya dalam proyek strategis nasional yang berdampak luas pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Selain itu, Wilson juga menyoroti kasus dugaan kriminalisasi warga lanjut usia di Kota Tangerang, Banten, yang melibatkan oknum Mabes Polri dan seorang pengusaha kaya. Kasus ini menggambarkan rentannya masyarakat kecil ketika berhadapan dengan kekuatan modal dan aparat yang seharusnya bertindak adil. Wilson menegaskan bahwa kasus ini bukan sekadar persoalan hukum, melainkan masalah kemanusiaan yang menuntut perhatian serius dari semua pihak.
Dalam pertemuan tersebut, Prof. Sufmi Dasco Ahmad mendengarkan dengan seksama setiap keluhan dan aspirasi yang disampaikan. Meski sifatnya informal, komunikasi langsung ini memungkinkan Wakil Ketua DPR RI memahami secara mendalam berbagai persoalan publik, sekaligus memberi kesempatan bagi PPWI untuk menyampaikan data dan fakta yang selama ini mungkin kurang terserap oleh lembaga legislatif.
Menariknya, sebelum pertemuan berlangsung, Sufmi Dasco Ahmad sempat mengirimkan voice note kepada Wilson Lalengke untuk memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang mengaitkan dirinya dengan kasus judi online dan dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kamboja. Dalam penjelasannya, Dasco menegaskan bahwa proyek pembangunan hotel yang ditangani perusahaannya pada tahun 2012 murni untuk kepentingan perhotelan, dan perubahan fungsi hotel menjadi tempat judi online terjadi jauh setelah proyek selesai, tanpa keterlibatan dirinya maupun perusahaan.
“Setelah proyek selesai, kami tidak punya hubungan apa pun lagi dengan hotel itu. Perubahan fungsi menjadi aktivitas judi online terjadi jauh setelah kami tidak terlibat,” jelas Dasco dalam voice note tersebut. Ia menambahkan bahwa media, termasuk Tempo, mengutip data resmi dari CV yang ia sertakan pada saat pencalonan jabatan, sehingga keterkaitan pemberitaan bukan sepenuhnya kesalahan media.
Pertemuan di Hotel Mulia berlangsung dalam suasana santai namun sarat makna. Diskusi yang awalnya ringan terkait silaturahmi perlahan masuk ke topik serius mengenai hak masyarakat, perlindungan warga rentan, dan transparansi pembangunan. Keakraban sesama perantau Sumatera membuat dialog tetap hangat, penuh persahabatan, dan efektif dalam menyampaikan aspirasi publik.
Wilson Lalengke menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan bukti bahwa komunikasi informal sering kali membuka ruang dialog yang lebih jujur, transparan, dan produktif. Ia berharap, melalui silaturahmi semacam ini, berbagai persoalan masyarakat dapat segera menemukan penyelesaian yang lebih cepat, adil, dan manusiawi. Selain itu, pertemuan ini diharapkan menjadi jembatan bagi legislator untuk lebih peka terhadap persoalan rakyat kecil, sekaligus menegaskan pentingnya peran media warga dalam menyuarakan isu-isu publik yang kritis dan mendesak.***
