SAIBETIK– Gelombang kehebohan melanda Kabupaten Lampung Tengah setelah mencuat kabar bahwa tiga anggota DPRD setempat diduga diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Senin (8/12/2025). Informasi ini menyebar cepat dan memicu perbincangan luas karena terjadi di tengah agenda resmi para legislator saat mengikuti kegiatan bimbingan teknis (Bimtek).
Sumber terpercaya menyebut bahwa tiga anggota dewan tersebut berinisial Sb, Ps, dan Rh. Mereka dikabarkan diamankan dalam situasi berbeda namun masih dalam rangkaian kegiatan Bimtek Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Menurut sumber yang enggan disebutkan namanya, peristiwa itu bermula sekitar pukul 15.00 WIB. Sb yang kala itu berada di dalam ruangan bersama sejumlah anggota dewan lainnya tiba-tiba keluar tanpa kembali. Hingga kegiatan selesai, keberadaannya menjadi tanda tanya sebelum kemudian beredar kabar bahwa KPK melakukan OTT.
Ps juga dikabarkan mengalami hal serupa. Sementara itu, Rh disebut diamankan setelah dirinya baru saja tiba dari perjalanan umrah. Ketiganya kini menjadi sorotan karena berbagai spekulasi yang berkembang mengenai dugaan suap atau gratifikasi.
Para anggota DPRD Lampung Tengah sedianya mengikuti Bimtek di Hotel Novotel Jakarta sejak Minggu, 7 Desember 2025. Kegiatan tersebut rencananya berlangsung hingga 9 Desember dan rombongan dijadwalkan kembali ke Lampung pada 10 Desember pagi.
Isu awal yang beredar menyebut bahwa OTT ini diduga berkaitan dengan proses pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Namun terdapat versi lain yang menyebut penindakan tersebut berkaitan dengan rencana Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk mengajukan pinjaman dana kepada PT SMI.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari KPK. Pesan yang dikirimkan kepada Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, tidak mendapat respons. Panggilan telepon yang dialamatkan kepadanya juga tidak dijawab.
Situasi ini membuat publik Lampung Tengah dirundung penasaran, sebab jika benar terjadi, kasus tersebut berpotensi menyeret sejumlah pihak terkait proses politik dan kebijakan anggaran di daerah.
Perkembangan kasus ini dipastikan akan terus menjadi sorotan seiring menunggu konfirmasi resmi dari KPK serta identitas lengkap pihak-pihak yang diamankan. Media dan masyarakat Lampung kini menanti kepastian, apakah kabar ini akan menjadi salah satu kasus besar yang mengguncang perpolitikan daerah menjelang tahun anggaran baru.***
