SAIBETIK— Pemerintah Provinsi Lampung resmi memperkenalkan Saibara (Satu Aplikasi Belanja Retribusi Daerah), sebuah inovasi digital yang disebut bakal menjadi “mesin penggerak baru” optimalisasi pendapatan daerah sekaligus percepatan pelayanan publik. Aplikasi ini diluncurkan dalam sebuah acara terbuka di Halaman Kolam Renang Stadion Pahoman, Kota Bandar Lampung, Senin (24/11/2025), dengan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari sektor pemerintahan, perbankan, hingga komunitas pengguna layanan.
Aplikasi Saibara hadir sebagai sistem terpadu yang menghimpun seluruh pembayaran retribusi daerah dalam satu platform. Langkah ini diharapkan mampu mengakhiri praktik manual yang selama ini kerap menimbulkan hambatan dalam penarikan retribusi, mulai dari lambatnya proses hingga potensi kebocoran pendapatan.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menghadapi tuntutan pelayanan yang terus meningkat. Melalui Saibara, pemerintah berupaya memotong jalur birokrasi berbelit dan menggantinya dengan sistem yang lebih transparan.
“Dengan Saibara, kita ingin menghadirkan layanan yang cepat, sederhana, dan bersih. Transparansi dan akuntabilitas adalah kuncinya. Ketika retribusi tercatat digital, pengelolaan pendapatan akan lebih optimal, dan masyarakat akan merasakan manfaatnya secara langsung,” ujar Gubernur Mirza dalam sambutannya.
Ia menyebutkan bahwa sejumlah daerah di Indonesia yang lebih dulu menerapkan digitalisasi retribusi mampu meningkatkan pendapatan secara signifikan, bahkan hingga berlipat ganda. Lampung, lanjutnya, memiliki potensi serupa apabila digitalisasi dilakukan secara konsisten dan menyeluruh.
Selain meningkatkan pendapatan, aplikasi Saibara disebut akan memperbaiki kualitas layanan publik. Gubernur Mirza menegaskan bahwa sistem retribusi yang kuat, akurat, dan terbuka akan menjadi fondasi bagi pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. “Semakin tinggi aktivitas ekonomi, semakin besar ekspektasi masyarakat. Karenanya, efisiensi sistem harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Dalam konteks yang lebih luas, Saibara juga menjadi bagian dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang kini mulai diterapkan di berbagai sektor pemerintahan. Gubernur Mirza menginstruksikan seluruh OPD pengelola retribusi untuk segera melakukan migrasi layanan ke sistem digital secara bertahap dan terencana agar proses adaptasi berjalan lancar.
Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi dan pendampingan, terutama bagi masyarakat yang belum terbiasa dengan transaksi digital. “Transformasi digital tidak hanya soal teknologi, tetapi juga soal kesiapan masyarakat. Kita harus memastikan semua warga bisa mengakses layanan ini dengan mudah,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Mirza menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Lampung, serta pihak-pihak lain yang telah mendukung pengembangan Saibara. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi modal besar untuk terus mendorong Lampung agar bergerak lebih cepat.
Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Slamet Riadi, menjelaskan bahwa Saibara dirancang untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik (good governance), khususnya di sektor pendapatan retribusi. Aplikasi ini menawarkan kemudahan, kecepatan, dan kepastian bagi masyarakat dalam mengakses layanan, jasa, dan perizinan yang disediakan pemerintah.
Melalui Saibara, masyarakat dapat melakukan berbagai transaksi secara real time tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Ini menjadi langkah besar dalam meminimalisasi tatap muka yang selama ini kerap memunculkan peluang pungutan tidak resmi.
Acara peluncuran Saibara turut dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, pimpinan Bank Lampung, perangkat daerah pengelola retribusi, komunitas pelaku usaha, perwakilan pengguna layanan retribusi, hingga media massa. Kehadiran berbagai pihak ini menandai komitmen bersama untuk mendorong percepatan transformasi digital di Lampung.
Gubernur Mirza menutup rangkaian acara dengan harapan besar bahwa Saibara dapat menjadi budaya kerja baru di lingkungan Pemprov Lampung. “Budaya pelayanan harus berubah. Harus lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Ketika pemerintah bisa menjaga integritasnya, kepercayaan publik akan tumbuh. Dari kepercayaan itulah pembangunan bisa maju lebih cepat,” ujarnya.***
