SAIBETIK— Kabar gembira datang bagi para nelayan di pesisir Lampung Timur. Pemerintah resmi meresmikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum untuk Nelayan (SPBUN) sebagai model percontohan nasional. Langkah strategis ini disambut hangat oleh Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Lampung, Kusairi Suwandi, yang menilai SPBUN akan menjadi solusi nyata dalam pemerataan distribusi bahan bakar bersubsidi di kalangan nelayan kecil.
Peresmian SPBUN dilakukan langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Joko Juliantono, di Desa Marga Sari, Kecamatan Labuan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, pada Rabu (12/11/2025). Acara tersebut juga dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah daerah, perwakilan Pertamina Patra Niaga, dan ratusan nelayan dari berbagai kecamatan pesisir.
Dalam keterangannya, Kusairi menegaskan bahwa SPBUN hadir sebagai jawaban atas persoalan klasik nelayan yang selama ini kerap kesulitan memperoleh bahan bakar bersubsidi secara legal dan merata. “SPBUN ini sangat bermanfaat karena mempermudah nelayan mendapatkan BBM subsidi secara sah dan sesuai regulasi. Dengan demikian, produktivitas dan pendapatan nelayan bisa meningkat,” ujarnya.
Menurut Kusairi, sebelum adanya SPBUN, banyak nelayan harus membeli BBM dari pengecer dengan harga tinggi. Hal itu membuat biaya operasional melambung dan hasil tangkapan tidak sebanding dengan pendapatan. Dengan adanya SPBUN yang dikelola koperasi nelayan, akses BBM menjadi lebih mudah, transparan, dan tepat sasaran.
Selain memudahkan nelayan di wilayah pesisir, SPBUN juga membantu mereka yang beroperasi di perairan lepas. “Banyak nelayan yang melaut jauh dan selama ini terkendala distribusi BBM karena terbatasnya infrastruktur darat. SPBUN menjadi solusi efektif agar mereka tidak kehilangan waktu dan tenaga hanya untuk mencari bahan bakar,” tambah Kusairi.
Sebagai organisasi yang menaungi ribuan nelayan di seluruh Lampung, HNSI berkomitmen aktif mengawal kebijakan pemerintah agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat pesisir. Kusairi menegaskan bahwa pihaknya akan terus menjadi penghubung aspirasi nelayan, terutama dalam pengawasan distribusi BBM subsidi. “HNSI akan terus berperan aktif memastikan kebijakan pemerintah di sektor kelautan benar-benar berdampak pada kesejahteraan nelayan. Kami juga mendorong agar program SPBUN diperluas ke seluruh wilayah pesisir Lampung,” tegasnya.
Tidak hanya menyoroti masalah distribusi energi, Kusairi juga mengingatkan bahwa nelayan masih menghadapi tantangan serius dalam hal akses permodalan. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang seharusnya membantu nelayan untuk mengembangkan usaha, menurutnya belum berjalan optimal di lapangan.
“Kredit Usaha Rakyat sulit diakses oleh nelayan. Banyak dari mereka terkendala administrasi dan jaminan. Karena itu, kami minta Kementerian Koperasi dan UKM turut membantu mencari solusi konkret agar nelayan bisa mendapatkan akses pembiayaan usaha,” ungkapnya.
Ia juga mendorong adanya kolaborasi lintas kementerian untuk memperkuat ekosistem ekonomi kelautan. “Kita minta Kementerian Kelautan dan Perikanan bersinergi dengan Kementerian Koperasi dan UKM demi kesejahteraan nelayan. Pelabuhan perikanan juga perlu diperbanyak agar hasil tangkapan bisa lebih cepat didistribusikan. Menko Kemaritiman serta Menteri Kelautan dan Perikanan perlu bekerja sama mempercepat program ini,” lanjutnya.
Pendirian SPBUN di Lampung Timur menjadi bagian dari strategi besar pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan energi di sektor maritim. Menteri Koperasi dan UKM Ferry Joko Juliantono menjelaskan, SPBUN adalah salah satu bentuk keberpihakan negara terhadap nelayan kecil. Melalui model koperasi, SPBUN diharapkan tidak hanya menjadi tempat pengisian BBM, tetapi juga pusat ekonomi baru di kawasan pesisir.
Pemerintah berencana memperluas pembangunan SPBUN ke berbagai daerah maritim lain, dengan Lampung sebagai percontohan utama. Melalui sinergi dengan Pertamina Patra Niaga dan dukungan organisasi nelayan seperti HNSI, SPBUN diyakini akan memperkuat rantai pasok energi, mengurangi kebocoran distribusi BBM, serta meningkatkan kemandirian ekonomi nelayan.
Di sisi lain, keberadaan SPBUN juga dinilai mampu mendorong tumbuhnya koperasi nelayan modern yang tidak hanya melayani kebutuhan bahan bakar, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Dengan sistem manajemen digital yang terintegrasi, SPBUN mampu mencatat transaksi secara transparan dan memastikan bahwa subsidi benar-benar diterima oleh nelayan yang berhak.
Dalam jangka panjang, SPBUN diharapkan menjadi katalis kebangkitan ekonomi maritim dari desa nelayan. Pusat-pusat pengisian bahan bakar seperti ini akan menjadi simpul ekonomi baru yang menciptakan lapangan kerja, memperkuat koperasi, dan menumbuhkan semangat gotong royong di tengah masyarakat pesisir.
Bagi nelayan Lampung Timur, peresmian SPBUN di Desa Marga Sari menjadi harapan baru setelah bertahun-tahun berjuang menghadapi biaya operasional tinggi dan sulitnya akses energi. Kini, mereka bisa melaut dengan tenang dan lebih produktif, tanpa takut kekurangan bahan bakar.
Dengan dukungan penuh dari HNSI dan pemerintah, program SPBUN bukan hanya tentang distribusi BBM, tetapi tentang menghidupkan kembali harapan di desa-desa nelayan. Sebuah langkah kecil dari pesisir Lampung yang bisa menjadi inspirasi bagi seluruh wilayah maritim Indonesia untuk bangkit menuju kemandirian energi dan kesejahteraan bersama.***
