SAIBETIK– Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal kembali menunjukkan kiprahnya di level nasional. Ia resmi dikukuhkan sebagai Ketua II Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dalam struktur kepengurusan baru Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) masa bakti 2025–2029.
Acara pengukuhan berlangsung megah di Aula Kemenko 1, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa, 11 November 2025. Prosesi pelantikan dilakukan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus yang hadir mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Pengangkatan Rahmat Mirzani Djausal ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 008/SK/APPSI/XI/2025 tertanggal 6 November 2025.
Dalam susunan kepengurusan baru APPSI ini, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dipercaya sebagai Ketua Umum, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjabat sebagai Wakil Ketua, dan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menjadi Sekretaris Jenderal. Struktur ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antarprovinsi dalam membangun Indonesia dari daerah.
Rahmat Mirzani Djausal, atau akrab disapa Mirza, kini memegang peran strategis sebagai Ketua II Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat. Bidang ini menjadi pusat koordinasi utama dalam pengembangan ekonomi daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan kolaborasi lintas wilayah di seluruh Indonesia.
Dalam sambutannya, Wamendagri Ahmad Wiyagus menegaskan pentingnya peran APPSI dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, APPSI telah menjadi wadah efektif untuk menjaga stabilitas pembangunan nasional melalui koordinasi antargubernur. “Mari jadikan momentum ini sebagai awal baru untuk memperkuat sinergi dan meneguhkan kolaborasi membangun Indonesia dari daerah,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penyelarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sinkronisasi ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan yang efisien dan tepat sasaran.
Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud selaku Ketua Umum APPSI menekankan bahwa organisasi ini harus menjadi ruang kolaboratif antardaerah. “APPSI harus memperkuat tata kelola pemerintahan, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, dan mendukung kebijakan nasional untuk mewujudkan rakyat sejahtera menuju Indonesia Maju,” tegas Rudy.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan sektor UMKM sebagai fondasi ekonomi nasional. Menurutnya, dengan dukungan kebijakan yang tepat, pelaku UMKM dapat bertransformasi mengikuti tren ekonomi digital. Selain itu, ia mendorong efisiensi anggaran daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik agar pemerintah provinsi dapat bekerja lebih cepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sebagai tuan rumah acara, Rudy juga berharap agar Otorita IKN menyiapkan klaster khusus bagi pemerintah daerah di kawasan IKN. Langkah ini akan menjadi simbol partisipasi seluruh provinsi dalam pembangunan ibu kota baru yang menjadi proyek strategis nasional.
“Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Amanah ini akan kami jalankan dengan integritas, dedikasi, dan semangat kolaborasi membangun Indonesia dari daerah,” ujar Rudy dalam pidatonya yang disambut tepuk tangan para peserta.
Acara pengukuhan APPSI turut dihadiri oleh berbagai tokoh nasional seperti Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan, Wamen PANRB Purwadi Arianto, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, serta Sekda Kaltim Sri Wahyuni.
Tak hanya itu, sejumlah gubernur dari berbagai provinsi di Indonesia juga hadir secara langsung. Kehadiran mereka menjadi bukti nyata komitmen seluruh kepala daerah untuk memperkuat kerja sama lintas wilayah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Dengan posisi barunya di APPSI, Gubernur Mirza diharapkan mampu membawa semangat baru dalam memperjuangkan kepentingan daerah sekaligus memperkuat kontribusi Lampung di level nasional. Peran strategisnya di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat menjadi peluang besar untuk mengintegrasikan berbagai program unggulan daerah dalam sistem pembangunan nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.***
