SAIBETIK— Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Hal tersebut disampaikan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang), Bani Ispriyanto, saat mewakili Gubernur Lampung dalam pembukaan Rapat Koordinasi Persiapan Sensus Ekonomi 2026 bersama pengusaha, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta asosiasi dunia usaha di Hotel Emersia, Kamis, 30 Oktober 2025.
Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Lampung menegaskan bahwa perencanaan pembangunan yang tepat sasaran hanya dapat diwujudkan jika didukung oleh data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, pelaksanaan Sensus Ekonomi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap sepuluh tahun sekali memiliki peran vital dalam menyediakan dasar kebijakan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah.
“Kunci keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya bergantung pada kerja keras BPS, tetapi juga pada sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan media,” ujar Bani Ispriyanto.
Ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab sebagai fasilitator dan regulator yang memastikan proses pendataan berjalan sesuai standar. Dunia usaha berperan sebagai penyedia data utama yang menentukan kualitas hasil sensus, sementara akademisi dan media diharapkan berkontribusi dalam memperkuat literasi data di masyarakat. Akademisi berperan dalam menganalisis hasil sensus untuk menjadi masukan kebijakan, sedangkan media berfungsi sebagai penghubung antara lembaga statistik dan publik agar masyarakat memahami pentingnya berpartisipasi dalam pendataan ekonomi.
Bani juga menekankan pentingnya partisipasi aktif dari seluruh pelaku usaha di Lampung. Pemerintah Provinsi berharap agar para pengusaha bersikap terbuka dan jujur dalam memberikan data ekonomi. Menurutnya, sinergi yang terjalin dalam Sensus Ekonomi tidak hanya bermanfaat bagi kelancaran sensus, tetapi juga menjadi pondasi bagi pembangunan ekonomi Lampung yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, Bani juga menyinggung pentingnya transformasi digital dalam mendukung efektivitas pelaksanaan sensus dan pengelolaan data. Ia menyoroti tiga pilar strategis digitalisasi daerah, yaitu Satu Data Indonesia (SDI) untuk integrasi data yang akurat, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk efisiensi layanan publik, dan inisiatif Lampung-In sebagai bentuk digitalisasi layanan daerah yang lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari kekuatan data. Ia menyebut data sebagai “mata uang baru” dalam era digital, yang menentukan arah kebijakan dan efektivitas program pembangunan.
“Data yang kuat adalah pondasi dari kebijakan yang tepat. Sebaliknya, data yang lemah akan menghasilkan kebijakan yang salah arah dan tidak berdampak signifikan bagi masyarakat,” tegas Ahmadriswan.
Ahmadriswan menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi potret komprehensif aktivitas ekonomi di seluruh wilayah Lampung, mulai dari usaha mikro hingga perusahaan besar. Pendataan lapangan dijadwalkan berlangsung pada Mei hingga Juli 2026, di mana petugas BPS akan mendatangi pelaku usaha secara langsung maupun melalui sistem digital untuk memastikan seluruh data ekonomi terhimpun secara akurat.
Ia juga menjamin bahwa seluruh data yang dikumpulkan akan dijaga kerahasiaannya sesuai prinsip BPS. Informasi yang dipublikasikan bersifat agregat atau gabungan, bukan data individu, sehingga para pelaku usaha tidak perlu khawatir terhadap potensi penyalahgunaan data.
“Kami tidak bicara soal data jujur atau tidak jujur, tetapi soal data apa adanya. Data yang diberikan pelaku usaha akan menjadi dasar untuk menggambarkan kondisi ekonomi Lampung secara nyata. Hasil inilah yang nantinya digunakan pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan ekonomi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ahmadriswan menuturkan bahwa hasil Sensus Ekonomi tidak hanya berguna bagi pemerintah, tetapi juga bagi dunia usaha itu sendiri. Data sensus dapat menjadi sumber informasi strategis bagi pengusaha dalam memetakan tren pasar, menilai potensi investasi, serta merumuskan strategi bisnis yang lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi global.
“Dengan kata lain, data ini dari pelaku usaha, untuk pelaku usaha, dan oleh pelaku usaha. Kami percaya bahwa dengan semangat kolaborasi, Sensus Ekonomi 2026 di Lampung akan menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia dan mendukung visi besar ‘Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045’,” pungkas Ahmadriswan.
Rakor ini diakhiri dengan sesi diskusi interaktif antara perwakilan BPS, pelaku usaha, akademisi, dan pemerintah daerah. Para peserta sepakat bahwa kolaborasi lintas sektor bukan sekadar slogan, tetapi kunci nyata untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang merata, berbasis data, dan berkelanjutan.***
