SAIBETIK– Pemerintah Kabupaten Pesawaran semakin serius menanggulangi isu stunting melalui Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tahun 2025 yang digelar di Balai Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Jumat (19/9/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali, S.H., didampingi Ketua TP-PKK Cindy Aria Anton, S.E., M.M., serta diikuti oleh camat, ketua TP-PKK se-Kabupaten Pesawaran, perangkat desa, kepala puskesmas, bidan desa, kader Posyandu, dan perwakilan tim pendamping keluarga.
Rakor TPPS menjadi forum strategis untuk merumuskan langkah konkret pencegahan dan penurunan stunting secara terintegrasi, melibatkan lintas sektor mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), puskesmas, pemerintah desa, hingga elemen masyarakat. Dalam sambutannya, Wabup Antonius Muhammad Ali menekankan bahwa penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial. “Isu stunting adalah isu strategis yang menyangkut masa depan generasi. Forum ini penting untuk menyatukan langkah, memastikan intervensi tepat sasaran, serta menghasilkan rencana aksi yang konkret dan terukur,” ujarnya.
Dalam rakor, Kepala Bappeda Kabupaten Pesawaran, Adhytia Hidayat, menyampaikan data terbaru bahwa prevalensi stunting di Pesawaran pada 2024 tercatat 15,5 persen, sedikit lebih rendah dari rata-rata Provinsi Lampung sebesar 15,9 persen. Pemerintah kabupaten menargetkan angka stunting turun menjadi 12,2 persen pada 2026, sejalan dengan target RPJMD Provinsi Lampung sebesar 10,36 persen pada 2030. Adhytia menekankan pentingnya fokus pada lokus prioritas, yakni balita berisiko stunting dan keluarga rawan, dengan intervensi berkualitas dan pemantauan berjenjang dari kabupaten ke kecamatan hingga desa.
Kepala Dinas P3AP2KB, Maisuri, menambahkan bahwa TPPS yang dibentuk berdasarkan SK Bupati memiliki peran sentral dalam mengintegrasikan berbagai intervensi, menggunakan pendekatan tematik, spasial, serta penguatan kualitas pelaksanaan. “Upaya penanganan stunting tidak bisa berhenti pada perencanaan. Pemantauan, evaluasi, dan peningkatan kapasitas SDM menjadi faktor penentu keberhasilan,” ujarnya.
Selain itu, Kepala Dinas Kesehatan dr. Media Apriliana dan Kepala Dinas PMD Nur Asikin turut menjadi narasumber. Keduanya menekankan pentingnya percepatan aksi konvergensi, dukungan anggaran memadai, serta pengisian data berkualitas pada sistem pelaporan berbasis web untuk menjamin program berjalan efektif dan akuntabel.
Rakor juga membahas strategi integrasi program ke dalam RKPD dan Renja OPD agar penanganan stunting menjadi bagian dari perencanaan pembangunan jangka menengah, bukan sekadar program tahunan. Skema pendampingan berjenjang menjadi kunci, di mana kabupaten membimbing kecamatan, sementara kecamatan membimbing desa. Dengan pendekatan ini, upaya pencegahan stunting dapat berlangsung berkesinambungan dan menyasar seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.
Pemerintah Kabupaten Pesawaran juga mendorong kolaborasi dengan mitra non-pemerintah, seperti akademisi, organisasi profesi, lembaga masyarakat sipil, mitra pembangunan, dan sektor swasta. Sinergi ini diharapkan meningkatkan kapasitas sumber daya, memperkuat kualitas intervensi, dan memastikan seluruh tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi berjalan efektif, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Dengan langkah-langkah strategis ini, Pemkab Pesawaran menegaskan komitmennya untuk menurunkan angka stunting secara signifikan, membangun generasi sehat dan produktif, serta mewujudkan Kabupaten Pesawaran yang lebih sejahtera dan berdaya saing.***
