SAIBETIK — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026 dalam sidang paripurna di Ruang Sidang DPRD Lampung, Jumat (22/8/2025).
Dalam pemaparannya, Gubernur menegaskan bahwa target pendapatan daerah disusun secara realistis, terukur, dan akuntabel dengan mempertimbangkan potensi riil Lampung, tren ekonomi makro, kebijakan transfer pusat, serta kemampuan perangkat daerah dalam mengelola sumber pendapatan.
Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan sejumlah strategi untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah. Salah satunya melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak dan retribusi, serta peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar lebih produktif dan profesional.
“Koordinasi aktif dengan pemerintah pusat terus dilakukan terkait dana transfer, seperti DAU, DAK, dan Dana Insentif Fiskal, khususnya untuk alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2026,” jelas Gubernur Mirza.
Selain itu, pemanfaatan aset daerah dan potensi ekonomi lokal akan dioptimalkan agar dapat menjadi sumber pendapatan baru. “Dengan meningkatnya pendapatan, pembangunan bisa berjalan lebih optimal, merata, dan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat Lampung,” ujarnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif, legislatif, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. “Kolaborasi menjadi fondasi utama untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik,” tambahnya.
Dari sisi belanja daerah, Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen menyusun anggaran berdasarkan prinsip kesesuaian dengan prioritas pembangunan, sebagaimana tertuang dalam RKPD 2026. Fokus utamanya mencakup percepatan pemulihan ekonomi, penguatan infrastruktur wilayah, peningkatan kualitas SDM, reformasi birokrasi, dan digitalisasi layanan publik.
Belanja wajib dan mengikat, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar, juga menjadi prioritas sesuai regulasi. Di sisi lain, belanja modal akan diarahkan pada pembangunan konektivitas, pertanian, dan layanan publik guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat.
“Kami meyakini dengan dukungan DPRD, struktur belanja daerah dapat lebih berkualitas, efisien, dan berpihak pada rakyat,” pungkas Gubernur Mirza.***
