SAIBETIK— Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan (Gerbang Tani), Idham Arsyad, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas praktik beras oplosan yang merugikan petani, konsumen, dan keuangan negara.
“Polisi dan aparat penegak hukum harus segera bergerak cepat. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal moral dan ketahanan pangan nasional,” tegas Idham dalam keterangan resmi yang diterima redaksi.
Pernyataan ini merespons hasil investigasi pemerintah terhadap 268 merek beras, di mana 212 merek ditemukan tidak sesuai standar. Bahkan, sebagian besar mengandung beras patah (broken rice) melebihi batas kualitas premium, yakni hingga 30-50%, padahal standar maksimal hanya 15%.
Lebih parahnya lagi, praktik oplosan kerap melibatkan campuran bahan non-pangan bahkan unsur kimia berbahaya seperti pemutih dan pewarna. Hal ini jelas melanggar UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menyatakan bahwa keamanan dan mutu pangan adalah bagian tak terpisahkan dari ketahanan dan kedaulatan pangan.
“Kalau ini dibiarkan, maka seluruh fondasi ketahanan pangan yang sedang dibangun Presiden bisa runtuh. Kita bicara soal keselamatan rakyat,” lanjut Idham.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan distribusi beras pascapanen, agar celah-celah penyimpangan bisa ditutup sejak dini.
“Distribusi beras harus dikawal ketat. Jangan sampai hasil jerih payah petani dirusak oleh mafia yang rakus,” tambahnya.
Gerbang Tani menilai bahwa pemberantasan beras oplosan harus menjadi momentum pembersihan rantai pangan dari praktek curang yang merugikan negara dan rakyat. Jika penegakan hukum berjalan maksimal, efek jera akan tumbuh dan kepercayaan publik terhadap program pangan pemerintah akan meningkat.***
