SAIBETIK– Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara simbolis melakukan groundbreaking pembangunan 20 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Mapolda Lampung, Senin (28/7/2025). Pembangunan ini merupakan bentuk dukungan nyata Polri terhadap program Merdeka Belajar Gizi (MBG) yang menargetkan peningkatan kualitas gizi peserta didik di seluruh Indonesia.
Melalui konferensi video dengan jajaran Polres se-Lampung, Jenderal Listyo menekankan pentingnya peran Polri dalam menjamin generasi masa depan tumbuh sehat dan cerdas. “SPPG ini bukan sekadar program makan gratis, tapi bentuk tanggung jawab moral Polri terhadap masa depan bangsa,” tegasnya.
Program SPPG Polda Lampung akan menjangkau sekitar 60.000 siswa dari tingkat TK hingga SMA dan pesantren. Lokasi pembangunan tersebar di berbagai kabupaten/kota, dengan jangkauan rata-rata 3 hingga 8 kilometer dari sekolah-sekolah penerima manfaat.
Beberapa SPPG yang mendapat sorotan antara lain:
- SPPG Polres Metro 1, melayani 3.122 siswa dari 13 sekolah.
- SPPG Polres Pesawaran, menjangkau 3.075 siswa termasuk satu pondok pesantren.
- SPPG Polres Tulang Bawang Barat, dengan cakupan 3.021 siswa dari 24 lembaga pendidikan, termasuk sekolah luar biasa (SLB).
- SPPG Polresta Bandar Lampung 1, tercatat sebagai unit dengan penerima terbanyak, yaitu 3.939 siswa.
Keunikan dari program ini adalah keterlibatan langsung Polres dalam operasional dan distribusi makanan bergizi setiap harinya ke sekolah-sekolah di sekitar lokasi SPPG. Seluruh menu disusun sesuai standar gizi nasional dengan supervisi dari dinas kesehatan setempat.
Tidak hanya menjadi simbol komitmen Polri dalam mendukung dunia pendidikan dan kesehatan, SPPG juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal, terutama di bidang pengolahan dan distribusi makanan.
Program ini mendapat apresiasi dari banyak pihak, termasuk guru dan orang tua murid. “Ini program luar biasa. Anak-anak jadi semangat ke sekolah karena tahu ada makanan sehat yang menunggu mereka,” ujar Ibu Erna, guru SD di Metro.
Pembangunan 20 SPPG ini diharapkan selesai pada akhir 2025 dan menjadi percontohan nasional untuk integrasi pelayanan gizi dalam sistem pendidikan, khususnya di wilayah-wilayah yang masih rentan terhadap stunting dan kekurangan gizi kronis.***
