SAIBETIK– Pemerintah Republik Indonesia dinilai belum mampu meredam gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang terus menghantam berbagai sektor industri sepanjang 2025. Deretan perusahaan besar seperti PT Bapintri, Tokai Kagu, Victory Ching Luh, Yamaha, Sanken Indonesia, Danbi Internasional, hingga PT Sri Rejeki Isman (Sritex) telah melakukan PHK dalam jumlah besar sejak Januari hingga Mei 2025.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Gema Puan, Ridwuan, menyayangkan minimnya terobosan signifikan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Ia menilai, gelombang PHK bukanlah kejutan, melainkan dampak dari krisis struktural yang seharusnya bisa diantisipasi sejak jauh hari.
“Saya lihat, walaupun saya dekat dengan Wamen Noel Ebenezer, belum ada gebrakan signifikan dari kementerian tersebut,” ujar Riduan dalam pernyataan persnya, Selasa (23/7/2025).
Sebagai respons atas krisis ketenagakerjaan tersebut, Kemenaker menggelar Job Fair sebagai salah satu upaya menekan angka pengangguran. Namun langkah itu justru dinilai menjadi blunder politik dan komunikasi.
“Job Fair yang awalnya menjadi program andalan, malah jadi boomerang. Bahkan HRD beberapa perusahaan menganggap ini hanya program basa-basi. Itu menciptakan citra buruk bagi Presiden,” tegas Riduan.
Ia menekankan pentingnya merancang kebijakan ketenagakerjaan yang lebih strategis, progresif, dan solutif. Menurutnya, jika Kemenaker gagal merespons dengan pendekatan yang komprehensif, maka bukan hanya buruh yang menderita, namun nama baik Presiden pun turut dipertaruhkan.
“Kalau masalah ini dibiarkan berlarut-larut, bukan hanya citra menteri yang turun, tapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintah pusat ikut tergerus,” tambahnya.
Ridwuan mendesak agar Kemenaker segera membuat program yang tidak bersifat seremonial semata, melainkan benar-benar mampu menyentuh akar persoalan di dunia kerja: perlindungan pekerja, keberlanjutan industri, dan peningkatan kualitas SDM.***
