SAIBETIK— Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan berbasis data konkret dalam mendukung arah pembangunan yang terukur dan berkelanjutan. Langkah strategis ini diwujudkan melalui kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung untuk memantau dan mengukur empat indikator utama: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, penurunan stunting, serta pengurangan angka kemiskinan dan inflasi.
Kebijakan ini disampaikan Gubernur Mirza saat menerima kunjungan Kepala BPS Lampung Ahmad Riswan Nasution beserta jajaran, di ruang kerja gubernur, Jumat (18/7/2025).
Data Jadi Pondasi Keputusan Strategis
“Saya konsisten mengambil setiap keputusan strategis berdasarkan data konkret. Sebab dampaknya luas dan menyangkut hajat hidup seluruh masyarakat Lampung,” tegas Gubernur Mirza.
Ia menambahkan, sejak awal masa jabatannya, pendekatan berbasis data telah menjadi dasar utama penentuan kebijakan pembangunan.
Kompetisi Antar-Kepala Daerah, Total Insentif Rp35 Miliar
Untuk mendorong akselerasi pembangunan di tingkat kabupaten/kota, Gubernur Mirza menginisiasi mekanisme kompetisi kinerja antar kepala daerah. Setiap indikator pembangunan diberi bobot insentif besar:
- Peningkatan IPM: Rp10 Miliar
- Peningkatan Ekonomi Daerah: Rp10 Miliar
- Penurunan Stunting: Rp10 Miliar
- Penurunan Kemiskinan & Inflasi: Rp5 Miliar
“Total Rp35 miliar akan kita berikan untuk daerah yang mampu membuktikan kerja nyatanya lewat data,” ujar Mirza.
BPS Apresiasi Langkah Pemprov Lampung
Kepala BPS Lampung Ahmad Riswan menyambut baik kebijakan Gubernur yang menjadikan data sebagai alat ukur utama pembangunan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara BPS dan pemerintah daerah demi menciptakan kebijakan yang akurat dan relevan.
“Tanpa kerja sama dengan pemerintah, kami akan kesulitan menyusun data yang sesuai realitas di lapangan. Terima kasih Pak Gubernur atas komitmennya pada data dan fakta,” ujar Ahmad.
Ia juga berharap agar BPS bisa terus dilibatkan dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan, agar seluruh langkah pemerintah benar-benar terukur dan berdampak langsung ke masyarakat.***
