SAIBETIK— Mengantisipasi meningkatnya potensi bencana alam dan non-alam di Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus memperkuat sistem kesiapsiagaan bencana melalui berbagai strategi terpadu.
Dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, rapat pembahasan kesiapsiagaan bencana digelar di Ruang Kerja Sekdaprov dan menjadi forum penting dalam memperkuat koordinasi antarsektor. Fokus utama meliputi aktivasi early warning system, edukasi publik, serta simulasi menghadapi bencana hidrometeorologi dan ancaman gempa megathrust.
“Kita tak bisa memprediksi kapan bencana datang. Tapi kita bisa memastikan bahwa seluruh sistem kesiapsiagaan, dari SDM hingga logistik, berjalan optimal,” tegas Marindo.
Dalam arahannya, Marindo menekankan pentingnya respons cepat dan terkoordinasi di tiga fase penanggulangan bencana: pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca-bencana. Ia juga meminta dukungan maksimal terhadap anggaran serta personel lapangan agar bantuan bisa disalurkan secara efektif saat krisis terjadi.
Selain bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung, potensi gempa megathrust di wilayah pesisir juga menjadi sorotan. Marindo mengimbau masyarakat tetap tenang namun sigap, serta meminta adanya pelatihan dan simulasi kebencanaan secara rutin.
“Kesiapsiagaan harus jadi budaya. Mitigasi dan edukasi bukan sekadar formalitas, tapi bagian dari perlindungan nyawa,” jelasnya.
Pemprov juga menyoroti bahaya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana non-alam lain yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan lingkungan.
Kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota juga ditegaskan sebagai syarat utama keberhasilan penanggulangan bencana. Marindo berharap seluruh pihak menjaga komunikasi dan tindakan selaras agar penanganan bencana berjalan terintegrasi dan efektif.
“Mitigasi yang kita lakukan harus mampu menenangkan masyarakat. Kolaborasi Pemprov dan kabupaten/kota adalah kunci,” pungkasnya.****