SAIBETIK– DPRD Kabupaten Lampung Selatan kembali mengingatkan pentingnya keberpihakan anggaran terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Lampung Selatan dari Fraksi PAN, Edi Waluyo, dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Selasa (15/7/2025), di ruang Banggar DPRD setempat.
Edi Waluyo menegaskan bahwa sektor pendidikan dan infrastruktur transportasi harus menjadi prioritas utama dalam anggaran perubahan. Ia menyoroti kondisi memprihatinkan beberapa Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Desa Purwodadi, Kecamatan Way Sulan.
“Banyak SDN di Purwodadi atapnya bocor, dinding retak, dan fasilitas tidak layak pakai. Ini mengganggu proses belajar-mengajar dan sangat merugikan siswa. Kami minta ini segera ditangani,” kata Edi.
Tak hanya pendidikan, Edi juga menyoroti rusaknya jembatan penghubung antarwilayah di Desa Sidoasri, Kecamatan Candipuro. Jembatan Way Galih, menurutnya, menjadi penghambat utama mobilitas warga dan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat desa.
“Jembatan itu vital, apalagi bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian dan perdagangan. Kalau akses mereka terhambat, otomatis penghasilan juga ikut terdampak,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar APBD Perubahan tidak hanya dipakai untuk agenda administratif, melainkan juga menyentuh kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Menanggapi usulan tersebut, perwakilan TAPD menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan verifikasi lapangan terhadap usulan DPRD. Pihak TAPD juga berkomitmen mempertimbangkan skala prioritas dan tingkat urgensi di lapangan.
“Kami akan turunkan tim untuk mengecek langsung kondisi sekolah dan jembatan yang dimaksud. Prinsipnya, kami terbuka terhadap masukan DPRD, khususnya yang menyangkut pelayanan dasar masyarakat,” ujar perwakilan TAPD.
Meski dihadapkan dengan tantangan keterbatasan anggaran, TAPD berjanji untuk mengupayakan penyesuaian agar program-program prioritas tetap bisa terakomodasi.
“Insyaallah akan kami masukkan dalam APBD Perubahan tahun ini,” tutupnya.
Rapat tersebut menandai adanya perhatian serius terhadap kebutuhan warga di daerah pedesaan, sekaligus menjadi ujian komitmen pemerintah dalam mengedepankan pelayanan publik yang inklusif dan merata.***
