SAIBETIK— Komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif mendapat sambutan hangat dari kalangan pelaku usaha muda. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Lampung mengapresiasi langkah progresif pemda dalam menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
Menurut Ketua Bidang Investasi dan Kerja Sama Antar Daerah HIPMI Lampung, Muhammad Bagus Prakasa, raperda ini merupakan angin segar bagi dunia usaha, khususnya para pengusaha muda dan pelaku UMKM yang selama ini kerap dihadapkan pada kerumitan perizinan dan keterbatasan fasilitas investasi.
“Kami menyambut baik Raperda ini. Ini adalah langkah konkret dari Pemprov Lampung yang menunjukkan keberpihakan terhadap UMKM dan wirausaha muda. Diharapkan raperda ini bisa memberikan kepastian hukum serta kemudahan nyata bagi para investor,” ujar Bagus, Minggu (13/7/2025).
Ia juga menekankan bahwa insentif tidak hanya sebatas keringanan pajak, tetapi juga mencakup pelayanan publik yang cepat, transparansi regulasi, kemudahan akses informasi, serta pendampingan dalam pembiayaan dan infrastruktur pendukung.
“Investasi yang ramah bagi UMKM akan mendorong pertumbuhan ekonomi dari bawah dan menciptakan lapangan kerja baru. Oleh karena itu, keterlibatan pelaku usaha dalam penyusunan raperda menjadi sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan,” tambahnya.
HIPMI menyatakan kesiapannya untuk terlibat aktif dalam penyusunan hingga pelaksanaan raperda tersebut, guna memastikan implementasinya benar-benar memberi dampak positif bagi pembangunan daerah serta pemberdayaan pengusaha muda lokal.
Saat ini, Panitia Khusus (Pansus) Raperda DPRD Provinsi Lampung tengah melakukan pengkajian bersama tenaga ahli, pelaku usaha, dan berbagai instansi terkait seperti Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas ESDM, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi dan UMKM, hingga Dinas Kominfotik.
Raperda ini menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah yang lebih inklusif, berdaya saing, dan adaptif terhadap tantangan global.***
