SAIBETIK— Pemerintah pusat mendorong seluruh pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi tiga program prioritas nasional: pembangunan tiga juta unit rumah per tahun, layanan kesehatan gratis bagi masyarakat, serta pengendalian inflasi komoditas pokok.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 dan Evaluasi Program Prioritas Nasional yang digelar secara virtual, Senin (30/6/2025), dan diikuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dari Command Center Lt.2 Kantor Gubernur.
Rakor terbagi menjadi tiga sesi, masing-masing membahas evaluasi program pembangunan 3 juta rumah, program kesehatan gratis oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan pengendalian inflasi oleh Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir.
Dirjen Perumahan Perdesaan Dr. Imran menggarisbawahi pentingnya peran pemda dalam menyukseskan target pembangunan 3 juta rumah yang dibagi untuk kawasan pedesaan, perkotaan, dan pesisir.
“Pemda tidak perlu ragu mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni. Kita dorong CSR dan percepatan regulasi pembebasan BPHTB dan PBG,” tegas Imran.
Sementara itu, Menkes Budi Gunadi menyampaikan bahwa layanan kesehatan gratis telah menjangkau jutaan masyarakat sejak Februari 2025. Program ini mencakup pemeriksaan berkala, pembangunan RS tipe D di wilayah 3T, serta upaya penanggulangan TBC.
“Kami targetkan 50 juta warga menerima layanan ini tahun ini. Perlu dukungan penuh kepala daerah,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala BPS Amalia Widyasanti melaporkan fluktuasi harga pangan di beberapa daerah. Lampung secara umum mengalami penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH), kecuali di Tulang Bawang yang mencatat kenaikan akibat harga cabai rawit dan daging ayam.
Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menegaskan pentingnya konsistensi pemda dalam menjalankan enam langkah konkret pengendalian inflasi: operasi pasar murah, sidak pasar, kerja sama antar daerah, gerakan menanam, penggunaan BTT, dan subsidi transportasi.
“Kami memberikan apresiasi tinggi kepada daerah yang serius menindaklanjuti instruksi pusat,” ucap Tomsi.
Dua kabupaten di Lampung, yakni Pringsewu dan Lampung Tengah, menjadi bagian dari 90 daerah yang diapresiasi Kemendagri karena berhasil menjalankan minimal lima dari enam strategi konkret pengendalian inflasi.
Langkah-langkah strategis ini diharapkan menjadi pijakan kuat dalam menyatukan semangat pusat dan daerah untuk menjamin akses terhadap hunian layak, layanan kesehatan, dan kestabilan harga bagi seluruh rakyat Indonesia.***
