SAIBETIK— Dalam gebrakan besar yang digelar serentak sejak 1 Mei 2025, Polri berhasil menindak 3.326 kasus premanisme di seluruh Indonesia melalui Operasi Kepolisian Kewilayahan. Respons cepat dan menyeluruh ini menuai pujian dari kalangan parlemen.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Golkar, Soedeson Tandra, menyatakan bahwa operasi ini mencerminkan kehadiran nyata negara di tengah keresahan publik.
“Ini bukan sekadar operasi, tetapi jawaban nyata atas keresahan masyarakat. Negara hadir melalui Polri,” kata Tandra, Sabtu (10/5/2025).
Tandra menyebut langkah tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam menumpas premanisme adalah bentuk kepemimpinan yang responsif dan berani, yang sangat dibutuhkan dalam menjaga ketertiban sosial.
“Premanisme harus diberantas dari akarnya. Dan Kapolri telah menunjukkannya dengan tindakan nyata,” tegasnya.
⚡ Tidak Hanya Premanisme: Polri Gempur Kejahatan Lintas Sektor
Selain memberantas premanisme, Tandra juga mengapresiasi penggagalan penyelundupan 71 kg sabu di Jambi, dan mendukung penuh upaya pemberantasan judi online melalui Desk Khusus yang dibentuk sejak November 2024.
“Hingga kini, desk tersebut telah menangani 1.271 kasus, dengan nilai sitaan fantastis mencapai Rp 530 miliar. Ini luar biasa,” ujarnya.
Tak hanya itu, pengungkapan kasus perdagangan ilegal 494,4 ton bahan kimia sianida asal China juga disorot. Kasus yang melibatkan perusahaan fiktif ini memiliki nilai omzet mencapai Rp 59 miliar.
“Ini menunjukkan bahwa Polri tidak hanya menjaga keamanan domestik, tetapi juga mampu menghadapi kejahatan lintas negara,” lanjut Tandra.
🛡️ Polri Jamin Keamanan, Dukung Iklim Investasi
Sementara itu, Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, menyatakan bahwa Operasi Kepolisian Kewilayahan adalah strategi konkret untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha.
“Premanisme bukan hanya gangguan keamanan, tapi juga hambatan investasi. Polri hadir untuk menyingkirkannya,” tegas Irjen Sandi.***
