SAIBETIK- Fenomena kekosongan jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pringsewu mulai memantik keprihatinan. Belasan posisi strategis dari level eselon II hingga III dibiarkan kosong atau hanya diisi oleh pelaksana tugas (PLT) dan penjabat (PJ), yang dinilai rawan memperlemah kinerja pemerintahan.
Saat ini, posisi Sekretaris Daerah (Sekda) yang merupakan motor penggerak administrasi pemerintahan masih dipegang oleh PJ Sekda Andi M. Purwanto, yang juga merangkap Kepala Inspektorat. Jabatan tersebut kosong sejak Heri Iswahyudi tersandung kasus hukum.
Kondisi serupa terjadi pada enam jabatan kepala dinas, termasuk Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perhubungan, dan Kepala Dinas Koperindag. Bahkan, terhitung 1 April 2025, dua jabatan penting—Asisten II dan Kepala Dishub—kosong pasca pensiunnya Masykur.
Sebanyak 15 jabatan eselon IIIA juga tercatat tanpa pejabat tetap. Di antaranya, camat di tiga kecamatan, sekretaris di beberapa dinas, serta sejumlah kepala bagian di sekretariat daerah. Tak kalah mencolok, 9 jabatan eselon IIIB juga belum terisi hingga kini.
Anggota DPRD Pringsewu, Sudiyono, mendesak agar Bupati Riyanto segera melakukan pengisian secara definitif.
“Kalau dibiarkan terus dijabat PLT, bukan hanya melemahkan koordinasi antarlembaga, tapi juga bisa menurunkan semangat kerja. Bupati harus ambil langkah tegas,” katanya.
Sementara itu, Asisten I Setkab Pringsewu, M. Ikhsan, membenarkan bahwa per 1 April 2025 terjadi kekosongan ganda pasca pensiunnya Masykur.
“Ada dua posisi yang harus segera diisi: Asisten II dan Kadishub,” jelasnya.
Kepala BKPSDM Eko Sumarmi saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa pengisian jabatan masih dalam tahap proses.
“Masih berproses dan tentu akan dikonsultasikan dengan berbagai pihak,” ujarnya singkat.
Daftar panjang jabatan kosong ini tak hanya mencerminkan minimnya regenerasi kepemimpinan di birokrasi Pringsewu, tapi juga menjadi ujian bagi Bupati Riyanto dalam menata ulang roda pemerintahan.***
