SAIBETIK InsidePolitik – Pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang meminta pembongkaran pagar laut tidak dilakukan tergesa-gesa dinilai bertolak belakang dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Pembongkaran pagar laut di pesisir Tangerang yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo. Namun, sikap Menteri Trenggono dianggap sebagai bentuk keberatan terhadap kebijakan tersebut.
“Jika kita cermati, pernyataan Menteri KKP ini mencerminkan penolakan terhadap perintah Presiden Prabowo terkait pembongkaran pagar laut,” ujar Direktur Eksekutif Advokasi Indonesia Raya, Fadli Rumakefing.
Fadli menjelaskan, keberadaan pagar laut itu telah merampas ruang hidup dan mengganggu aktivitas nelayan setempat. Oleh karena itu, pihaknya mendukung langkah tegas Presiden Prabowo yang memerintahkan pembongkaran pagar tersebut.
“Keputusan ini menunjukkan keberanian Prabowo, kebijakan yang berpihak kepada rakyat, bangsa, dan negara,” tegasnya.
Dalam konteks 100 hari kerja pemerintahan kabinet Merah Putih, Fadli berharap Presiden Prabowo melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri-menterinya.
“Para menteri harus dievaluasi jika terbukti tidak mampu bekerja, melakukan pembangkangan halus, atau bahkan terindikasi menjadi bagian dari proxy asing. Evaluasi dan pembersihan perlu dilakukan demi kepentingan bangsa,” pungkas pungkasnya. ***
