SAIBETIK InsidePolitik — Pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang meminta agar pembongkaran pagar laut di pesisir Tangerang tidak dilakukan terburu-buru, menuai kritik. Banyak yang menilai pernyataan ini bertentangan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto, yang memerintahkan pembongkaran pagar laut tersebut.
Menurut Direktur Eksekutif Advokasi Indonesia Raya, Fadli Rumakefing, permintaan Menteri KKP tersebut seolah merupakan penolakan terhadap kebijakan Presiden Prabowo. “Pernyataan ini bisa dilihat sebagai upaya menentang keputusan Presiden untuk membongkar pagar laut yang telah mengganggu ruang hidup dan aktivitas nelayan,” ujarnya.
Fadli juga menegaskan bahwa pemagaran laut tersebut telah merampas ruang vital bagi nelayan di kawasan tersebut. Oleh karena itu, ia menyatakan dukungannya terhadap keputusan Prabowo untuk membongkar pagar laut demi kepentingan rakyat.
“Langkah ini menunjukkan keberanian Prabowo dalam mengambil kebijakan yang pro terhadap rakyat, bangsa, dan negara,” kata Fadli.
Dalam kesempatan yang sama, Advokasi Indonesia Raya juga menyoroti keberhasilan pemerintahan Prabowo dalam 100 hari pertama. Mereka mendesak agar Presiden Prabowo melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri dalam kabinetnya, terutama yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah atau terindikasi memiliki agenda tersembunyi yang merugikan negara.
“Evaluasi terhadap menteri-menteri sangat penting, terutama bagi mereka yang terindikasi tidak dapat bekerja maksimal atau bahkan melakukan gerakan subversif. Jika perlu, pembersihan harus dilakukan untuk menjaga integritas pemerintahan,” tegas Fadli.***
