SAIBETIK– Pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 yang semula dijadwalkan pada 7 Februari 2025, kini dipastikan akan dilaksanakan pada Maret 2025. Penundaan ini disebabkan oleh kebutuhan untuk menyelaraskan waktu pelantikan gubernur dan wakil gubernur, terutama yang masih menghadapi perselisihan hasil Pilkada yang diproses di Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa MK baru akan menyelesaikan seluruh sengketa hasil pemilu pada 13 Maret 2025. Setelah itu, MK akan mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa tidak ada sengketa lagi terkait pemilu di semua daerah yang terlibat.
“Betul, karena MK baru akan menyelesaikan seluruh perselisihan pemilu itu pada 13 Maret 2025,” ujar Rifqi.
Rifqi menambahkan, pengunduran pelantikan ini bertujuan untuk memastikan pelantikan kepala daerah serentak dan terkoordinasi, sesuai dengan semangat Pilkada Serentak. Daerah yang tidak mengajukan perselisihan hasil pemilu (PHPU) juga harus menunggu hingga seluruh proses di MK selesai.
“Yang sengketa dan tidak sengketa di MK itu pelantikannya harus serentak. Itulah prinsip dasar pilkada serentak. Karena itu yang tidak sengketa pun harus menunggu selesainya yang bersengketa di MK,” jelas Rifqi.***
