SAIBETIK– Desakan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak gentar dalam memeriksa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri semakin menguat. Hal ini terkait dengan keterlibatannya dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku pada pemilu 2019-2024.
Ahli hukum pidana dari Universitas Katolik Parahyangan, Agustinus Pohan, menegaskan bahwa KPK harus tetap profesional dan tidak ragu untuk memanggil Megawati jika keterangan beliau dibutuhkan untuk mengungkap fakta lebih lanjut dalam kasus tersebut.
“Soal pemanggilan saksi adalah kewenangan penyidik. Mereka harus bertindak profesional dan hanya memanggil pihak yang memang perlu keterangannya,” ujar Agustinus.
Menurut Agustinus, meskipun Megawati memiliki posisi penting sebagai Presiden ke-5 RI dan pemimpin partai besar, hukum harus berlaku sama bagi semua orang. “Tidak ada yang kebal hukum. KPK harus berani memeriksa siapapun yang diperlukan untuk mengungkap kebenaran,” tegasnya.
Kasus PAW Harun Masiku: Megawati Terlibat Tanda Tangani Surat
KPK sebelumnya membuka kemungkinan untuk memanggil Megawati setelah menemukan bukti bahwa surat permohonan PAW Harun Masiku sebagai anggota DPR RI telah ditandatangani oleh Megawati. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengungkapkan bahwa jika diperlukan dalam proses penyidikan, pemanggilan Megawati akan dilakukan.
“Penyidik akan memanggil pihak yang diperlukan dalam rangka memenuhi unsur perkara,” kata Tessa, namun ia belum dapat memastikan kapan pemanggilan tersebut dilakukan.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus ini, berdasarkan bukti suap senilai Rp600 juta kepada eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, untuk memuluskan Harun Masiku sebagai anggota DPR. KPK juga menyebut Hasto diduga berperan dalam menghapus jejak elektronik dan membungkam saksi-saksi dalam kasus ini.
Keterlibatan Pihak Lain dan Tindakan KPK
KPK juga telah mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap sejumlah pihak terkait, termasuk Hasto dan mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, yang diduga terlibat dalam penghalangan data perlintasan Harun Masiku saat operasi tangkap tangan (OTT) berlangsung.
Ketua KPU periode 2017-2022, Arief Budiman, sebelumnya mengungkapkan bahwa permohonan PAW Harun Masiku ditandatangani oleh Megawati dan Hasto.***
