SAIBETIK– Pada awal tahun 2025, pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial dalam bentuk beras kepada 16 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk terus mendukung masyarakat yang membutuhkan bantuan pangan.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat adanya penurunan jumlah penerima bantuan beras dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, mengungkapkan penurunan ini disebabkan oleh turunnya jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 menjadi 25,22 juta orang, yang merupakan penurunan sebesar 0,68 juta orang dibandingkan Maret 2023, dan 1,14 juta orang dibandingkan dengan September 2022.
Untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran, pemerintah akan menggunakan data dari P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)yang mencakup desil 1 dan 2, serta tambahan data terkait lansia dan kepala keluarga perempuan yang tergolong miskin.
Program bantuan beras ini akan memberikan 10 kilogram beras per keluarga, yang akan disalurkan setiap bulan pada Januari dan Februari 2025. Penyaluran beras ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat miskin.
Selain bantuan beras, pemerintah juga akan melanjutkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras. Program ini akan menyalurkan 150 ribu ton beras setiap bulannya pada Januari dan Februari 2025 untuk menjaga kestabilan harga pangan.
Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyatakan bahwa total anggaran untuk bantuan beras ini mencapai Rp 6 triliun. Bantuan ini mencakup 160.000 ton beras yang akan disalurkan kepada 16 juta KPM, serta tambahan pasokan beras murah melalui program SPHP.
Dengan penyaluran yang tepat sasaran dan terkoordinasi, diharapkan program bantuan beras ini dapat meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di tahun 2025.***
