SAIBETIK– Viral terkait dugaan sengketa keabsahan ijazah paket kesetaraan Aries Sandi yang memicu kegaduhan di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, telah menimbulkan kekecewaan di kalangan simpatisannya. Isu tersebut mengarah pada tudingan bahwa Aries, yang maju dalam Pemilu 2024, tidak memenuhi persyaratan ijazah saat mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pesawaran, hanya mengandalkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI).
Seorang pendukung setia Aries, Handoyo, yang berasal dari Kecamatan Tegineneng, mengungkapkan kekecewaannya atas viralnya isu ini. “Saya adalah salah satu pendukung Aries pada 27 November 2024 lalu, namun setelah berita ini beredar, saya merasa sangat kecewa,” ujarnya pada Senin, 30 Desember 2024.
Menurut Handoyo, isu tersebut mencoreng kredibilitas Aries, terutama terkait dengan kemampuan kepemimpinannya. “Bagaimana mungkin seseorang yang memiliki masalah dengan ijazah sekolah menengah atasnya dapat memimpin Kabupaten Pesawaran?” tandasnya, merujuk pada dampak viralnya masalah ijazah tersebut yang kini ramai dibicarakan di tingkat lokal maupun nasional.
Selain itu, Handoyo mendesak agar Aries segera memberikan klarifikasi mengenai status ijazahnya. “Jika memang ijazahnya hilang atau terbakar, seharusnya bisa ada bukti yang menunjukkan tempat ia menempuh pendidikan,” tegasnya. Ia juga menuntut agar klarifikasi tersebut dilakukan agar simpatisan dan masyarakat tidak terus diliputi rasa resah dan kekecewaan.
Kekecewaan Handoyo semakin dalam karena KPU Pesawaran dinilai tidak menjalankan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan verifikasi faktual ulang terkait dokumen pendaftaran Aries. Akibatnya, sengketa ini terpaksa dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK), dan Handoyo berharap MK dapat memutuskan perkara ini secara objektif dan adil.
“Kami sangat percaya bahwa MK sebagai lembaga yang independen akan bekerja tanpa tekanan politik atau kepentingan pihak tertentu. Keputusan yang diambil harus berdasarkan fakta-fakta yang ada dan demi kepentingan masyarakat Pesawaran,” kata Handoyo.
Ia juga berharap agar MK dapat mengambil keputusan yang adil dan tidak berpihak kepada siapapun. “Kami ingin agar MK bekerja dengan profesional, tanpa dipengaruhi oleh tekanan politik. Keputusan yang adil sangat penting bagi kami,” ujarnya.
Handoyo menegaskan bahwa masyarakat Pesawaran menginginkan pemimpin yang berintegritas dan memiliki latar belakang pendidikan yang jelas. “Kami membutuhkan pemimpin yang mampu membawa kemajuan bagi daerah, bukan hanya sekadar memenuhi ambisi politik,” ungkapnya.
Terakhir, ia berharap sengketa ini menjadi pelajaran penting dalam proses demokrasi di Indonesia, untuk menciptakan sistem yang lebih transparan, jujur, dan berintegritas di masa depan. “Semoga masalah ini menjadi pelajaran berharga agar sistem demokrasi di masa mendatang bisa lebih baik,” tutupnya.***
