SAIBETIK – Pemandangan tempat pembuangan sampah liar yang tersebar di berbagai sudut Kabupaten Lampung Barat kini menjadi hal yang umum. Dari tepi jalan, jurang, hingga kawasan hutan lindung Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, semua tercemar oleh sampah yang dihasilkan masyarakat. Fenomena ini menjadi ironi, mengingat sebagian besar wilayah ini adalah hutan lindung.
Kondisi ini menjadi perhatian khusus bagi Calon Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, yang mengusung program unggulan Kabupaten Konservasi dalam kampanyenya. Isu lingkungan ini akan menjadi fokus utama yang akan ditangani Parosil dan pasangannya, Mad Hasnurin, jika mereka berhasil memenangkan kontestasi Pilkada 2024.
Untuk merealisasikan visinya, Parosil melakukan kunjungan ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemrosesan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bahway, Kecamatan Balik Bukit. Dalam kesempatan itu, ia berdialog dengan petugas UPT mengenai pengelolaan sampah yang saat ini menjadi tantangan besar.
“Saya akan lebih berfokus kepada Kabupaten Konservasi ke depan,” ujar Parosil setelah kunjungan pada Selasa, 8 Oktober 2024. “Lampung Barat ini 73 persen merupakan hutan lindung,” tambahnya.
Namun, Ketua DPC PDI Perjuangan Lampung Barat ini menekankan bahwa konservasi tidak hanya mencakup penghijauan, tetapi juga penanganan sampah. “Sampah kini menjadi masalah serius, termasuk saluran air dan daerah aliran sungai (DAS), yang akan menjadi perhatian saya,” jelasnya. Ia berharap DAS tidak hanya bermanfaat untuk pertanian tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat.
Parosil meyakini bahwa dampak positif dari program Kabupaten Konservasi akan dirasakan tidak hanya oleh masyarakat Lampung Barat, tetapi juga oleh masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Sumatera Selatan, yang merupakan kabupaten tetangga.
Di TPA Bahway, ia menilai kapasitas lahan masih mampu menampung sampah dari Kabupaten Lampung Barat. Namun, ia mencatat ada beberapa masalah dalam distribusi sampah dari kecamatan dan pekon menuju TPA, termasuk jumlah armada pengangkut yang terbatas.
“Ke depan, perlu ada solusi untuk perbaikan dan manajemen kepemimpinan di UPT Pemrosesan Sampah DLH Lampung Barat. Kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk BUMDes dan sektor swasta, juga penting agar pengelolaan sampah menjadi berkah,” tutup Parosil.
Kunjungan ini disambut baik oleh pihak UPT Pemrosesan Sampah DLH Lampung Barat, yang menyampaikan berbagai permasalahan yang perlu diatasi oleh Pemkab. Seorang petugas, Wawan, meminta tambahan sumber daya dan armada pengangkut. Saat ini, DLH Lampung Barat hanya memiliki dua truk pengangkut sampah yang aktif, sehingga kesulitan menangani tempat pembuangan sampah liar.***
