SAIBETIK – Ribuan nelayan di Lampung dinilai hanya menjadi obyek kepentingan sesaat yang dimanfaatkan oleh para politisi untuk meraih suara dalam Pilkada mendatang. Para bakal calon gubernur (bacagub) berusaha mendekati pucuk pimpinan organisasi-organisasi, seperti Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI).
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua V DPD HNSI Lampung bidang organisasi, kelembagaan, dan kaderisasi, Hilman Saleh, mengingatkan seluruh anggota nelayan agar tidak berpolitik praktis dengan membawa nama organisasi dalam memberikan dukungan kepada bacagub tertentu. Ia menegaskan bahwa Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) organisasi sudah mengaturnya.
Secara pribadi, masing-masing dipersilakan memberikan dukungan kepada paslon atau terjun dalam kontestasi Pilkada. Namun, tidak diperkenankan jika mengatasnamakan organisasi HNSI, jelas Hilman.
Seiring dengan dimulainya kampanye yang gencar dilakukan oleh kepala daerah, beberapa pengurus DPD HNSI Lampung dikabarkan ikut serta dalam tim-tim khusus yang dibentuk oleh para bacagub. Meski tidak ada larangan bagi pribadi pengurus dan anggota terjun dalam tim sukses (timses), netralitas pimpinan dan anggota HNSI Lampung harus tetap terjaga.
Beberapa waktu lalu, ada beberapa oknum pengurus DPC HNSI Lampung yang mengatasnamakan organisasi menyatakan dukungannya kepada salah satu bacagub. Hal itu melanggar AD/ART organisasi, ujar Hilman.
Namun, secara pribadi anggota tanpa membawa embel-embel organisasi, menurutnya, itu tidak dilarang. Kami persilakan. Tidak ada masalah selama anggota tersebut tidak membawa bendera organisasi, tambahnya.
Hilman berpesan agar DPD HNSI Lampung menjaga netralitas di tengah suasana jelang Pemilu Serentak 2024, agar organisasi tidak terbelah.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris DPD HNSI Lampung, Ade Wawan, telah menyatakan sikap bahwa organisasinya akan terus menjaga netralitasnya. Di tengah-tengah hiruk pikuk Pilgub Lampung yang semakin intens, DPD HNSI Lampung tidak mendukung calon tertentu.
Kami ingin menegaskan posisi DPD HNSI Lampung sebagai organisasi independen di tengah suasana Pilkada. Agar organisasi ini tidak dibawa-bawa ke arah politik tertentu, ungkap Ade.***
