BANDAR LAMPUNG, Saibetik.com – Peluang dan tantangan di era revolusi industri menuntut keseriusan perguruan tinggi untuk menghasilkan tri dharma yang berkualitas. Serta menciptakan tenaga pendidik perguruan tinggi yang responsif tehadap permasalahan sosial di masyarakat.
Dengan begitu, Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (Adipsi) mengajak para dosen Ilmu pemerintahan seluruh Indonesia, untuk berkolaborasi membangun kebersamaan guna menghadapi berbagai perubahan agar dapat mengembangkan karir secara ideal.
Adapun tri dharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi tersebut, memiliki banyak tantangan yang kompleks dihadapi para dosen dalam menyelenggarakannya.
“Adipsi mendorong pemantapan jejaring dosen, dalam pengembangan karir dan kiprah sebagai katalisator agenda publik dan pemerintahan,” kata Ketua ADIPSI Titin Purwaningsih dalam Sarasehan dan Sosialisasi Musyawarah Nasional, bersama jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, Kamis (13/1/2022).
Moderator Sarasehan dan Sosialisasi Musyawarah Nasional Darmawan Purba memaparkan kompleksnya tantangan yang dihadapi dosen dalam menyelenggarakan Tri Dharma perguruan tinggi. Karena pada saat yang sama dosen juga memiliki cita-cita besar mencapai gelar akademik tertinggi menjadi guru besar dengan berbagai ketentuan yang tidak mudah.
Sehingga dosen ilmu pemerintahan perlu membangun kerjasama dan kebersamaan dalam menghadapi berbagai perubahan yang begitu cepat agar dapat mengembangkan karir secara ideal.
“Bahwa sejatinya dosen hadir bukan hanya sebagai sosok pengajar, lebih dari itu dosen adalah kaum intelektual yang memiliki amanah untuk responsif terhadap berbagai persoalan sosial kemasyarakatan. Namun saat ini, terjadi berbagai problematika yang kompleks terlebih pada bidang pemerintahan. Dimana banyak persoalan menyelimuti proses pembentukan pemerintahan hingga penyelenggaraan pemerintahan yang tidak efektif dan efisien,” jelas Darmawan.
Kondisi tersebut, kata Darmawan, menggambarkan ada kesenjangan yang parah antara idealitas dan realitas dan antara opini publik dan opini elit.
“Oleh karenanya, Dosen ilmu pemerintahan hadir sebagai kelompok intelektual yang diharapkan mampu membawa perubahan di masyarakat,” ujar dia.
Sedangkan, Arizka Warganegara yang juga menjadi Moderator menekankan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini masuk pada fase Transdisipliner, yakni ada pemangku kepentingan non-akademik dalam proses produksi pengetahuan.
“Maka perlu ada upaya menggabungkan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu dengan itu pemangku kepentingan sektor publik dan swasta dan warga negara, dapat digunakan untuk mengatasi tantangan sosial yang kompleks,” kata Arizka.
Sehingga, tambah Arizka, ADIPSI dapat melakukan penyesuain dengan cepat agad dosen-dosen ilmu pemerintahan dapat berkiprah lebih optimal bagi pengembagan ilmu dan pemberdayaan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Dyah Mutiarin ikut memberikan arahan kepada dosen-dosen ilmu pemerintahan untuk aktif di asosiasi, sehingga dapat saling membantu dan mendukung dalam meningkatkan karir akademik menuju Guru Besar.
“Dengan aktif di Asosiasi seperti ADIPSI terjadi proses pembinaan dan kaderisasi yang dapat mendorong akselerasi karir dosen-dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia,” tandasnya.
Meeting virtual juga dihadiri Dewan Pembina ADIPSI Prof. Utang Suwaryo, lalu Ketua KAPSIPI Prof. Achmad Nurmandi, dan lebih kurang 150 Dosen Ilmu Pemerintahan mewaliki seluruh Program Studi Ilmu Pemerintahan di Indonesia.
Laporan Siska Purnama
